FACEINDONESIA.CO.ID-Ini menjadi tugas kita semua, terutama pemerintah daerah, untuk menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) agar putra-putri kita di Bungo yang berusia 16 sampai 18 tahun bisa melanjutkan ke jenjang SMA, Madrasah Aliyah, atau sederajat,” tegas Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (6/8).
Fajar menyoroti data bahwa saat ini baru satu dari tiga penduduk usia sekolah menengah di wilayah tersebut yang menamatkan pendidikan SMA, dengan angka APK yang masih berada di kisaran 67 persen.
Sebagai langkah nyata mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang secara nasional jumlahnya mencapai 4 juta jiwa. Strategi ini dilakukan dengan mengaktivasi seluruh jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal, guna memastikan anak-anak yang selama ini tidak terjangkau dapat kembali masuk ke dalam orbit pendidikan nasional. Fokus utama diberikan pada tiga kategori ATS, yakni anak yang belum pernah sekolah, anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan, serta anak yang putus sekolah (_drop out_).
Salah satu inovasi unggulan yang disosialisasikan adalah program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat SMA sebagai layanan pendidikan formal yang 100 persen non-tatap muka. Fajar menjelaskan bahwa PJJ dirancang khusus bagi murid yang memiliki tantangan geografis, sosial, maupun ekonomi, namun tetap menjamin standar mutu pendidikan karena bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT). “PJJ ini adalah inovasi layanan pendidikan formal untuk tingkat SMA yang 100 persen tidak pakai tatap muka. Ijazahnya sama dengan SMA pada umumnya, dan kami tegaskan alumni PJJ bisa melanjutkan ke perguruan tinggi mana pun,” ungkap Fajar.
Dalam kunjungan tersebut, Wamendikdasmen juga memaparkan berbagai program prioritas, termasuk percepatan revitalisasi sarana pendidikan. Kabupaten Bungo tercatat sebagai penerima bantuan program Revitalisasi Satuan Pendidikan terbanyak di Provinsi Jambi, dengan total 63 satuan pendidikan pada tahun lalu dan mencapai 60 satuan pendidikan pada tahun ini. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Presiden khusus untuk memastikan infrastruktur sekolah semakin layak bagi proses belajar mengajar.
Transformasi pendidikan berbasis teknologi juga menjadi sorotan melalui pembagian Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital berukuran 75 inci secara gratis ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SMP di Bungo. Teknologi ini diharapkan mampu menghilangkan sekat kualitas antara sekolah di daerah dengan sekolah di kota-kota besar. Selain itu, Kemendikdasmen menerapkan kebijakan pengendalian jumlah murid melalui aturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan membatasi jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri agar sekolah swasta tetap mendapatkan akses calon murid.
Program prioritas lainnya yang disampaikan adalah rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang ditargetkan selesai dan ada di setiap kabupaten pada tahun 2029. Sekolah unggulan ini akan didesain dengan fasilitas super lengkap, seperti pusat olahraga dan asrama, sebagai motor penggerak mutu pendidikan di daerah. Alumni perguruan tinggi kependidikan lokal pun diharapkan dapat melamar sebagai tenaga pendidik di sekolah tersebut setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan profesi yang ditetapkan.
Menghadapi berbagai tantangan pendidikan, Fajar menekankan bahwa keberhasilan seluruh program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Ia mengingatkan bahwa 60 persen sekolah di Indonesia adalah swasta, sehingga kehadiran mereka harus dipandang sebagai mitra strategis, bukan kompetitor. “Semangat kemitraan dan kolaborasi inilah yang sedang kami kembangkan. Pemerintah tidak boleh meminggirkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, Wamen Fajar kembali mengajak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Muara Bungo untuk berkolaborasi menaikkan APK SMA melalui sosialisasi berbagai alternatif jalur pendidikan yang tersedia. Dengan naiknya tingkat pendidikan menengah, diharapkan akses masyarakat menuju jenjang perguruan tinggi juga akan semakin terbuka lebar.
Langkah-langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Kemendikdasmen memastikan bahwa tidak akan ada diskriminasi dalam layanan pendidikan, baik jalur formal maupun nonformal, guna mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang kondisi geografis maupun status sosial murid.(ZID)
