FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong percepatan reforma agraria berbasis koperasi untuk memperkuat perkebunan rakyat dan mendorong hilirisasi. Hal tersebut disampaikan saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Konferensi tersebut mempertemukan sejumlah organisasi petani, antara lain Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Aliansi Petani Indonesia (API), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHSC), dan Sawit Watch.
Ferry berharap konferensi ini menghasilkan rekomendasi nyata untuk mempercepat pembentukan badan usaha koperasi sekaligus membuka peluang hilirisasi perkebunan rakyat.
“Besar harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan langkah percepatan modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat,” ujar Ferry.
Menurutnya, koperasi perkebunan perlu didorong tidak hanya mengolah Tandan Buah Segar (TBS), tetapi juga memiliki fasilitas pengolahan sendiri hingga pabrik Crude Palm Oil (CPO).
Ferry mencontohkan KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang telah mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam. Praktik tersebut diharapkan dapat diterapkan kelompok tani lainnya melalui pendampingan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta penguatan manajemen dari kalangan akademisi dan alumni Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).
Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum untuk memastikan tanah objek reforma agraria (TORA), termasuk dari pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi, dapat dikelola perkebunan rakyat melalui koperasi yang mandiri.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” kata Henry.
Konferensi tersebut juga dijadwalkan melibatkan perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, serta LPDB Koperasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bersama.(DRI)
