FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah terus mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional melalui sejumlah program strategis. Mulai dari modernisasi armada nelayan, pembangunan sentra industri garam, budidaya ikan darat hingga pengembangan tambak udang terintegrasi.
Program tersebut ditargetkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pemerintah karena Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara kepulauan.
“Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas Pemerintah karena memiliki peran strategis,” ujar Qodari dalam konferensi pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sektor Kelautan dan SMK Go Global di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Salah satu program utama adalah modernisasi armada perikanan. Pemerintah menargetkan pembangunan dan modernisasi 4.582 unit kapal hingga 2029 dengan total anggaran mencapai Rp125,5 triliun.
Program tersebut mulai dilaksanakan secara bertahap pada 2026. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal perikanan berukuran 30 gross tonnage (GT).
Secara keseluruhan, kapal yang dikembangkan terdiri dari 11 kategori dengan 43 variasi ukuran dan spesifikasi, antara lain kapal pukat cincin, gillnet, handline, rawai, hingga kapal pengangkut dan pengolahan hasil perikanan.
Menurut Qodari, modernisasi armada diharapkan dapat menggerakkan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja serta mendorong transfer teknologi. Program ini ditargetkan menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja.
Produksi perikanan tangkap juga diproyeksikan meningkat hingga 2,3 juta ton per tahun. Sementara pendapatan nelayan ditargetkan bertambah sekitar Rp20,6 triliun per tahun.
“Pemerintah juga menargetkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar Rp1,8 triliun per tahun,” katanya.
Selain modernisasi kapal, pemerintah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN). Salah satu kawasan yang tengah disiapkan berada di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan luas sekitar 2.000 hektare dan nilai investasi Rp2 triliun.
Kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi garam nasional sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah menargetkan produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton pada 2026, naik dari sekitar 1 juta ton. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan 5 juta ton pada 2029.
Seiring peningkatan produksi, ketergantungan terhadap garam impor juga ditargetkan terus ditekan. Impor garam yang saat ini sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga nol pada 2029.
Qodari mengatakan, ketergantungan terhadap garam impor masih menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Ini realita pahit kita, ternyata selama ini kita impor garam walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai mungkin terbanyak di dunia,” ujarnya.
Pemerintah juga mengembangkan budidaya ikan darat di berbagai daerah. Pada 2026, program tersebut ditargetkan berjalan di 4.000 lokasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan nasional sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini, pengembangan telah dilakukan di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.
Komoditas utama yang dikembangkan adalah lele dan nila karena relatif mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan singkat serta permintaan pasar yang tinggi.
Program lainnya adalah pembangunan tambak udang terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Hingga 29 Juli 2026, pembangunan fisik kawasan tersebut telah mencapai 10 persen.
Proyek tambak udang terintegrasi ini didukung lebih dari 300 unit alat berat dan melibatkan tenaga kerja lokal.
Pemerintah berharap berbagai program tersebut dapat memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas, investasi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.(DRI)
