FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk menentukan arah pembangunan Papua yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Zulhas saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 bertema Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (2/9/2026).
Forum tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, 56 mitra pembangunan, serta sejumlah lembaga donor.
Zulhas mengatakan, pembangunan Papua membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita ingin Papua maju dan Papua penuh damai,” ujar Zulhas.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengar langsung persoalan masyarakat di lapangan. Karena itu, ia mengaku hampir setiap bulan datang ke Papua untuk memantau perkembangan berbagai program pemerintah.
Zulhas menilai kebijakan pembangunan Papua tidak dapat disamaratakan karena setiap wilayah memiliki persoalan, karakteristik, dan potensi yang berbeda.
Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan masyarakat Papua memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah juga mengembangkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan dengan melibatkan masyarakat lokal serta tetap menjaga hutan dan wilayah masyarakat adat.
Selain pangan, pemerintah memberi perhatian terhadap kesejahteraan nelayan. Zulhas menyebut pemerintah tengah membangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Program tersebut ditargetkan dapat meningkatkan nilai tukar nelayan dari 103 menjadi 120 pada 2027.
Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengatakan dana lingkungan hidup yang mencapai sekitar Rp22 triliun perlu segera dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan termasuk wilayah Papua,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Papua. Salah satunya melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).
Zulhas menegaskan, seluruh program pembangunan Papua harus bermuara pada satu tujuan, yakni memastikan kekayaan alam dan potensi Papua memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
“Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua,” pungkas Zulhas.(DRI)
