FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta memperkuat koordinasi dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik global. Namun, penguatan sinergi tersebut tetap perlu menjaga independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter.
Hal itu mengemuka dalam diskusi mengenai independensi bank sentral yang digelar di Javarock Kemang, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Diskusi tersebut dihadiri akademisi, pelaku pasar, dan perwakilan pemerintah.
Host sekaligus Inisiator Economic Frontline, Harryadin Mahardika, mengatakan tantangan bank sentral semakin kompleks akibat perubahan geopolitik, deglobalisasi, konflik di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina, serta perang dagang.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Muhammad Riefky Hasan, mengatakan independensi bank sentral dapat dilihat dari kebebasan menentukan kebijakan tanpa tekanan pemerintah.
Menurut Riefky, pengalaman Indonesia pada dekade 1960-an menunjukkan pentingnya independensi bank sentral. Saat itu, BI pernah berada di bawah pemerintah sehingga terdapat risiko bank sentral digunakan untuk mendukung pembiayaan program pemerintah.
Ia juga menilai independensi BI berkaitan dengan pengendalian inflasi. Menurutnya, ketika BI telah independen, tingkat inflasi Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Inflasi yang terkendali, kata Riefky, penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas harga.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai posisi BI saat ini perlu terus diperkuat agar mampu menjaga stabilitas, khususnya nilai tukar rupiah.
Nailul berharap proses pemilihan Gubernur BI berikutnya menghasilkan sosok yang mampu mempertahankan independensi bank sentral sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.
Dari sisi pasar, Direktur Utama Nawasena Utama Capital Prayoga Putera Utama menilai deregulasi diperlukan agar mekanisme pasar dapat berkembang lebih optimal. Ia menyebut pasar modal Indonesia tetap memiliki daya tarik bagi investor global karena ditopang kapitalisasi pasar dan likuiditas yang kuat.
Prayoga juga berharap Gubernur BI mendatang memahami perkembangan aset digital dan instrumen keuangan baru, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC) dan stablecoin.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, menilai independensi BI memiliki landasan konstitusi yang kuat. Menurutnya, independensi tidak berarti BI harus berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah.
Ia menekankan pentingnya operational independence, yakni kewenangan BI dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.
Fithra menjelaskan pemerintah memiliki fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan BI berfokus pada stabilitas moneter. Karena itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar keduanya berjalan selaras.
“Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi,” ujar Fithra.
Ia menegaskan, koordinasi yang erat antara pemerintah dan BI tidak otomatis menghilangkan independensi bank sentral. Sinergi tetap dapat diperkuat selama BI mempertahankan kewenangan dalam menentukan kebijakan moneternya.(ZID)
