FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan tambahan anggaran Rp1,3 triliun untuk memperkuat kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta penanganan perubahan iklim.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Jumhur mengatakan, tambahan⁰⁹⁰ anggaran⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ diperlukan untuk⁰ meningkatkan kapasitas KLH menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Dari total tambahan anggaran Rp1,3 triliun, sekitar Rp216 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen, Rp1 triliun untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, sertaⁿ Rp84 miliar untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Jika disetujui, total anggaran yang dinilai ideal untuk mendukung tugas KLH mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
Di tengah pengajuan anggaran tersebut, KLH juga memperkuat penegakan hukum terhadap badan usaha yang wilayah operasionalnya berkaitan dengan karhutla.
Hingga 2 September 2026, KLH telah menyegel 21 badan usaha di tujuh provinsi. Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena proses verifikasi lapangan terus berlangsung.
Rinciannya, tujuh perusahaan berada di Kalimantan Barat, empat di Sumatera Selatan, empat di Kalimantan Selatan, tiga di Kalimantan Tengah, serta masing-masing satu perusahaan di Kalimantan Timur, Lampung dan Riau.
Jumhur menjelaskan, penyegelan dilakukan terhadap badan usaha yang berdasarkan hasil verifikasi lapangan memenuhi unsur strict liability atau tanggung jawab mutlak atas kebakaran di wilayah operasionalnya.
Penyegelan tersebut belum mengakhiri proses penegakan hukum. Perusahaan yang disegel tetap diminta memberikan klarifikasi dan menjalani pemeriksaan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.(DRI)
