FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah telah menyalurkan kredit program sebesar Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga Oktober 2026. Capaian tersebut melampaui realisasi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun. Penyaluran pembiayaan ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kredit program bukan sekadar pembiayaan bersubsidi, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilannya kami ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Airlangga dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).
Menurut Airlangga, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026 di tengah perlambatan ekonomi global. UMKM menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan tersebut.
Salah satu instrumen pendukungnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6 persen, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7 persen.
Sepanjang 2026, penyaluran KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan nilai Rp265,9 triliun atau setara 90,1 persen dari target tahun ini.
Airlangga menjelaskan, program kredit pemerintah terus mengalami penguatan sejak pertama kali diperkenalkan melalui skema penjaminan KUR pada 2007. Pada 2015, skema tersebut bertransformasi menjadi subsidi bunga sehingga suku bunga KUR turun dari 12 persen menjadi 6 persen.
Sejak 2015, total penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Saat ini, terdapat lima skema pembiayaan yang diselaraskan dengan agenda Asta Cita, yakni KUR, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Kelima skema tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat industri padat karya, menyukseskan Program 3 Juta Rumah, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Dari sisi kualitas, pemerintah juga terus menjaga penyaluran pembiayaan agar tepat sasaran. Sebanyak 68 persen kredit program mengalir ke sektor produksi dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,14 persen.
Dalam kegiatan tersebut, Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster turut menyerahkan pembiayaan secara simbolis kepada tujuh debitur dengan nilai akad Rp1,95 miliar. Selain itu, terdapat dua calon debitur yang memperoleh komitmen pembiayaan sebesar Rp3,08 miliar.
Penerima pembiayaan berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat hingga pengembang perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa kredit program dapat dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha.
Airlangga menegaskan, ke depan kebijakan kredit program akan difokuskan pada pembiayaan produktif, peningkatan kelas UMKM, serta integrasi data agar penyaluran semakin efektif.
Pemerintah juga memperkuat kesejahteraan keuangan masyarakat melalui peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan mengelola layanan keuangan.
“Melalui financial wellness, financial resilience dan financial security. Ini yang menjadi tujuan dari perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah terus mengonsolidasikan dan mengoordinasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Langkah ini dilakukan untuk membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Maman menekankan, peningkatan pembiayaan UMKM harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Perluasan akses modal perlu diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran agar mampu meningkatkan produktivitas usaha dan membuka lapangan kerja.
Berdasarkan data pemerintah, total pembiayaan UMKM melalui KUR dan kredit non-KUR mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Angka tersebut terdiri dari sekitar Rp300 triliun melalui KUR dan Rp1.200 triliun melalui kredit non-KUR.
Dengan penguatan berbagai skema pembiayaan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak UMKM memperoleh akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.(ZID)
