FACEINDONESIA.CO.ID- Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong peningkatan kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Nusra), terutama untuk sektor produktif. Langkah ini bertujuan memperluas akses pembiayaan UMKM, mendorong pertumbuhan usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dorongan tersebut disampaikan Helvi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama 27 lembaga penyalur KUR di Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Helvi mengajak seluruh pemangku kepentingan mempercepat penyaluran KUR hingga akhir tahun, dengan fokus pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, serta pemerataan pembiayaan di Bali dan Nusa Tenggara.
Hingga 23 Oktober 2026, realisasi KUR nasional mencapai Rp262,4 triliun atau 91 persen dari target Rp290 triliun, dengan total penerima sebanyak 4,07 juta debitur. Pencapaian debitur baru telah mencapai 118 persen dari target, sementara penyaluran ke sektor produksi menyentuh 66 persen, melampaui target 65 persen.
Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara berkontribusi Rp150,5 triliun atau sekitar 57 persen terhadap total realisasi KUR nasional. Namun, penyaluran masih didominasi Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 78 persen, sedangkan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) baru sekitar 12 persen.
Helvi menilai pemerataan pembiayaan masih perlu diperkuat. Porsi KUR sektor produksi di regional tersebut baru mencapai 61,1 persen, sedangkan realisasi debitur yang naik kelas atau graduasi baru mencapai 64 persen dari target.
Untuk mengatasi tantangan itu, Kementerian UMKM akan memperkuat kesiapan pelaku usaha melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pencatatan keuangan, serta peningkatan literasi pembiayaan. Lembaga penyalur KUR juga didorong terlibat aktif dalam program Kementerian UMKM, seperti Festival UMKM, Kumitra, dan Bursa Wirausaha.
Pemerintah daerah juga diminta lebih aktif mengidentifikasi calon debitur potensial dan mengunggah datanya ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Integrasi program daerah dengan perluasan akses pembiayaan diperlukan agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran sesuai potensi industri di masing-masing wilayah.
Helvi menegaskan, perluasan akses pembiayaan bukan sekadar tentang penyaluran kredit, melainkan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut. Ia menyebut Bank Jatim terus meningkatkan peran dalam mengusulkan calon penerima KUR agar semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan.
Emil berharap berbagai terobosan dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan KUR sekaligus meningkatkan pembiayaan bagi sektor produktif.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penyalur, penyaluran KUR di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diharapkan semakin merata, produktif, serta mampu memperkuat pertumbuhan UMKM dan membuka peluang kerja baru.(SAN)
