FACEINDONESIA.CO.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi meluncurkan Leverage, program yang dirancang untuk memperkuat sistem pelaporan serta penegakan hukum di sektor kehutanan. Peluncuran dilakukan di Auditorium DR Soedjarwo, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (10/6).
Program Leverage dikembangkan melalui kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, dan mitra internasional.
Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Karantina Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta United Nations Development Programme (UNDP).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Leverage menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan kehutanan nasional. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hutan, menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan tata kelola, serta mendorong pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
Menurut Rohmat, Leverage juga sejalan dengan target Indonesia menuju Net Sink 2030. Program ini tidak hanya mendukung upaya penurunan emisi karbon, tetapi juga berkontribusi dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan pemulihan ekosistem.
Ia menegaskan, kehadiran Leverage merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem penegakan hukum kehutanan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, publik dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menjelaskan, Leverage dirancang untuk mendukung seluruh proses penegakan hukum, mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut penanganan kasus.
“Leverage memperkuat sistem penegakan hukum kehutanan melalui mekanisme pengaduan yang lebih baik serta dukungan dalam proses penindakan,” ujarnya.
Dwi menambahkan, upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran kehutanan memerlukan kerja sama lintas sektor.
Karena itu, semangat utama Leverage adalah membangun sistem kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella menilai program tersebut memiliki peran strategis bagi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia.
Menurut Sara, penguatan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum kehutanan akan memberikan manfaat besar, mulai dari mendukung penanganan perubahan iklim hingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar upaya perlindungan hutan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak yang optimal.(HER)
