FACEINDONESIA.CO.ID – Pemerintah mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar segera menjadi pusat layanan masyarakat di desa sekaligus menyerap hasil produksi warga.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (20/7).
Rakortas membahas percepatan pembangunan gerai, penyiapan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan tata kelola, serta penyelesaian regulasi agar koperasi dapat segera beroperasi sesuai arahan Presiden.
Hingga 19 Juli 2026, sebanyak 83.381 KDKMP telah berbadan hukum. Selain itu, 80.977 koperasi sudah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.786 koperasi mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dari sisi infrastruktur, pemerintah mencatat 16.868 gerai telah selesai dibangun, 18.521 gerai masih dalam proses pembangunan, dan 35.860 lokasi siap mendukung operasional koperasi.
Pemerintah juga menyiapkan 35.476 personel, terdiri atas 30.000 manajer dan 5.476 tenaga pendukung, guna memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional.
Zulkifli Hasan menegaskan, KDKMP bukan hanya koperasi, tetapi juga menjadi pusat layanan pemerintah di desa. Kehadirannya diharapkan mampu mempersingkat rantai distribusi, memperluas akses layanan dasar, serta menjadi penampung hasil pertanian dan usaha masyarakat dengan nilai yang lebih baik.
Selain berperan sebagai offtaker komoditas pertanian, KDKMP akan menyediakan berbagai layanan, seperti toko sembako, simpan pinjam, klinik dan apotek desa, pergudangan, cold storage, layanan perbankan, penyaluran pupuk bersubsidi, LPG, hingga berbagai program bantuan pemerintah.
Pemerintah juga mempercepat penyelesaian regulasi, memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, serta menyiapkan strategi komunikasi publik agar implementasi program berjalan efektif.
Melalui percepatan operasional KDKMP, pemerintah menargetkan koperasi ini menjadi penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat, serta menghadirkan layanan pemerintah yang lebih cepat dan mudah diakses warga.(BRA)
