FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen Indonesia memperkuat ekosistem kewirausahaan dan memperluas akses pembiayaan inklusif bagi UMKM dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC (32nd APEC SME Ministerial Meeting) di Guangzhou, Cina, Jumat (4/9).
Maman mengatakan, kehadiran Indonesia dalam forum APEC menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama kawasan sekaligus berbagi pengalaman dan praktik kebijakan terkait pengembangan UMKM.
“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” ujar Maman.
Salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi KUR untuk sektor produktif mencapai 60,5 persen, antara lain pertanian, perikanan, dan manufaktur.
Menurut Maman, penguatan pembiayaan berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur. Sebanyak 51 persen di antaranya disalurkan kepada wirausaha perempuan.
Pemerintah juga melakukan transformasi skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) agar pembiayaan bagi perempuan semakin terjangkau.
“Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20-25 persen menjadi 8 persen mulai tahun ini,” jelasnya.
Di bidang kewirausahaan, pemerintah memperkuat PRO-KESRA Produktif yang tidak hanya berfokus menciptakan wirausaha baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan memperkuat ekosistem usaha.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Indonesia juga membagikan praktik baik dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan dan program inkubasi usaha. Upaya tersebut diarahkan agar wirausaha tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi mampu berkembang, naik kelas, dan membangun usaha berkelanjutan.
Penguatan ekosistem ini didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi tersebut menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga serta menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia sebesar 8 persen pada 2045.
Ekosistem kewirausahaan kemudian diintegrasikan melalui SAPA UMKM, platform yang menghubungkan pendataan, akses program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu.
“Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” kata Maman.(ZID)
