FACEINDONESIA.CO.ID-Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada 2026 untuk mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Dukungan tersebut tidak hanya untuk memulihkan usaha yang terdampak, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keberlanjutan UMKM agar kembali produktif dan berkembang.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M. Makhrisyafrisal mengatakan, anggaran tersebut terbagi dalam empat klaster program, yakni bantuan rehabilitasi usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit.
“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya. Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka dapat kembali produktif dan berkembang,” ujar Makhrisyafrisal dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Senin (7/9).
Dari total anggaran tersebut, Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro bagi 113.292 pengusaha mikro. Masing-masing usaha mikro akan memperoleh bantuan Rp3 juta untuk mendukung pemulihan aktivitas usaha pascabencana.
Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Anggaran ini digunakan untuk perbaikan satu rumah produksi bersama komoditas nilam serta pengadaan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.
Menurut Makhrisyafrisal, pemulihan sarana produksi penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat dan menjaga keberlangsungan rantai pasok di wilayah terdampak.
Kementerian UMKM juga menyiapkan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang menyasar 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha. Program ini meliputi pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta pengembangan landing page UMKM Sumatera Bangkit Bersama.
“Pemulihan UMKM tidak cukup hanya dengan bantuan modal atau peralatan. Karena itu, kami lengkapi dengan pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar agar pengusaha UMKM memiliki fondasi yang lebih kuat untuk kembali bangkit,” katanya.
Sementara itu, dukungan melalui Klinik UMKM Bangkit mendapat anggaran Rp2,16 miliar. Layanan tersebut akan hadir di lima lokasi, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh.
Klinik UMKM Bangkit menjadi ruang layanan dan pendampingan bagi UMKM terdampak bencana untuk mendapatkan informasi, konsultasi, serta fasilitasi selama proses pemulihan usaha.
Makhrisyafrisal menegaskan, seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemulihan ekonomi berkelanjutan di wilayah terdampak bencana. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pendataan, verifikasi, dan pengusulan UMKM terdampak agar bantuan tepat sasaran.
Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM Faisal Anwar mengatakan, pendataan dan pengusulan yang dilakukan secara tepat dan terkoordinasi akan membantu pemerintah memastikan dukungan diberikan kepada UMKM yang benar-benar terdampak dan membutuhkan bantuan.
“Semakin baik proses pendataan dan verifikasi di daerah, semakin cepat pula pemerintah dapat menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan bantuan, pendampingan, maupun fasilitasi lainnya benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan UMKM,” ujar Faisal.(SAN)
