FACEINDONESIA.CO.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Dalam kebijakan tersebut, koperasi diposisikan sebagai pilar utama penggerak ekonomi rakyat.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, transformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari implementasi langsung arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi konstitusi.
“Presiden ingin menetapkan garis ideologi ekonomi negara sekaligus meletakkan fondasi pembangunan ekonomi yang berlandaskan konstitusi dan Pancasila,” ujar Ferry saat menjadi pembicara dalam GREAT Seminar bertajuk Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 di Jakarta, Selasa (28/7).
Seminar tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Hadir dalam acara itu Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
Ferry menegaskan, forum tersebut menjadi momentum untuk menyatukan gagasan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial.
Ia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo telah memutuskan penyaluran berbagai barang bersubsidi dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Skema itu mencakup distribusi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras.
Menurut Ferry, kebijakan tersebut akan membuat masyarakat memperoleh barang subsidi dengan harga terjangkau karena distribusinya berada di bawah kendali negara melalui koperasi.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menawarkan pengembangan ekonomi sirkular dan pasar karbon berbasis koperasi.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Koperasi dapat mengelola kawasan mangrove maupun hutan, mendaftarkannya ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), kemudian menjual kredit karbon sehingga hasilnya dinikmati oleh anggota koperasi,” jelas Jumhur.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan menilai situasi geopolitik global menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini menjadi langkah penting untuk memperbesar peran koperasi dalam sistem ekonomi nasional.
Menurut Syahganda, koperasi diharapkan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.(DEN)
