FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memfasilitasi ratusan pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh melalui workshop pendampingan peningkatan kapasitas usaha. Program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Kegiatan yang digelar di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Aceh, Jumat (11/9), diikuti pelaku UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Melalui workshop tersebut, pelaku usaha mendapatkan pendampingan untuk memperkuat akses pembiayaan, memperluas pemasaran, serta meningkatkan kapasitas produksi agar dapat kembali menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Pemilik usaha kuliner asal Langsa, Siti Rahmah, mengapresiasi pelatihan yang diberikan Kementerian UMKM bersama Pemerintah Provinsi Aceh.
“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” kata Siti.
Peserta dari Aceh Timur, Pocut Mayasari, juga menilai workshop memberikan pengetahuan baru bagi pelaku usaha mikro, khususnya terkait pemasaran, sertifikasi PIRT, dan sertifikat halal.
Pelatihan tersebut turut melibatkan Bank Aceh, BSI, serta lembaga keuangan mitra lainnya. Peserta juga memperoleh pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, pendampingan bagi wirausaha terdampak bencana bertujuan meningkatkan kembali produktivitas usaha sekaligus membangun UMKM yang lebih tangguh dan adaptif.
“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Riza.
Menurutnya, pemulihan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga peningkatan akses pasar dan kemudahan pembiayaan.
Program tersebut akan dilakukan secara bertahap kepada 5.250 wirausaha dari 50 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Para peserta juga diarahkan bergabung dalam aplikasi SAPA UMKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha serta memastikan pendampingan sesuai kebutuhan.
Selain pendampingan, Kementerian UMKM juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro berupa hibah Rp3 juta per penerima. Bantuan ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana yang tidak sedang memperoleh KUR maupun pembiayaan perbankan lainnya.
Banpres tersebut direncanakan diberikan kepada sekitar 400 ribu pemilik usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 triliun untuk periode 2026 dan 2027.
Pemerintah daerah di Aceh turut melakukan pendataan calon penerima bantuan berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
Kementerian UMKM menjalankan program pemulihan ekonomi pascabencana bersama pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membantu UMKM kembali berproduksi, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha, akses pasar, dan pembiayaan agar pelaku UMKM dapat bangkit dan berkembang setelah bencana.(ZID)
