FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memaksimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu meningkatkan kinerja daerah. Program ini dinilai dapat membantu menekan angka stunting dan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai, di antaranya menurunkan angka stunting, kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut Tito, keberadaan MBG dapat membantu kepala daerah karena program tersebut dibiayai melalui APBN sehingga tidak membebani APBD.
“Dengan adanya Program MBG, kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Tito meminta kepala daerah tidak memandang MBG sebagai program biasa. Pelaksanaan yang optimal dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.
Kebutuhan bahan pangan untuk program MBG juga dapat mendorong aktivitas produksi daerah. Rantai pasoknya dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, hingga produsen pangan.
Perputaran kebutuhan pangan tersebut turut berpotensi membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Penyerapan komoditas oleh pelaksana MBG dapat menjadi salah satu instrumen ketika terjadi penurunan harga pangan tertentu.
“Di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. Beli ikan, misalnya. Beli telur ketika harga telurnya turun. Jadi memang banyak sekali manfaatnya bagi pemerintah daerah. Kita harus dukung,” kata Tito.
Tito juga mengajak pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan MBG. Keterlibatan pemda telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Penguatan koordinasi pusat dan daerah dilakukan melalui kerja sama Kemendagri dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima MBG melalui pemanfaatan data kependudukan. Dengan dukungan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah sekaligus identitas penerima manfaat.
Tito berharap kerja sama Dukcapil dan BGN dapat semakin memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Tidak hanya kuantitatif, yakni jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tetapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.(SAN)
