FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah terus memperkuat pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kekayaan laut Indonesia dari pencurian ikan oleh nelayan asing.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kondisi nelayan yang belum sejahtera berpotensi membuat Indonesia kehilangan hasil perikanan laut hingga ratusan triliun rupiah.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (13/8/2026).
Menurut Zulhas, jika nelayan Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola wilayah perairan, potensi kerugian akibat pencurian ikan oleh nelayan asing bisa mencapai lebih dari Rp200 triliun.
“Kalau nelayan kita miskin, tidak berdaya, maka perikanan laut kita Rp200 triliun lebih ikan kita dicuri oleh nelayan-nelayan lain yang memiliki kemampuan. Ada Thailand, Vietnam, ada Filipina. Kerugian besar,” ujar Zulhas.
Ia menilai kesejahteraan nelayan masih menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satunya terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang berada di angka 103, sehingga nelayan masih termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Nelayan itu termasuk profesi yang paling miskin. Kenapa? Nilai tukarnya 103,” katanya.
Karena itu, pemerintah memprioritaskan berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan nelayan lokal dalam mengelola sekaligus menjaga potensi perikanan Indonesia.
Zulhas juga meminta dukungan agar program-program pemerintah yang belum berjalan optimal dapat segera terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pembangunan dan kebijakan pemerintah harus bermuara pada kepentingan bangsa.
Menurut Haedar, Indonesia memiliki cita-cita menjadi bangsa yang maju dan unggul. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu membangun kebersamaan yang produktif untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh elemen bangsa memiliki keinginan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar konstitusi. KPJ(SAN)
