FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melanjutkan transformasi pendidikan pada 2027 setelah sejumlah indikator pendidikan menunjukkan perkembangan positif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8).
Menurut Abdul Mu’ti, sejumlah capaian pendidikan mengalami peningkatan, antara lain transisi PAUD ke SD, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun, serapan kerja lulusan pendidikan vokasi, hingga tata kelola kementerian.
Capaian transisi PAUD ke SD meningkat menjadi 66,15 persen pada 2025, dari 63,81 persen pada 2024. APS usia 7–18 tahun juga naik menjadi 93,13 persen dari sebelumnya 92,37 persen. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD meningkat menjadi 65,15.
Pada aspek kualitas pembelajaran, ketercapaian standar literasi mencapai 67,94 persen dan numerasi 62,53 persen. Indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan kategori baik tercatat 42,66 persen.
Di sektor pendidikan vokasi, serapan kerja lulusan yang bekerja kurang dari satu tahun meningkat menjadi 74,60 persen, dari 71,83 persen. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen juga meningkat menjadi 92,34, dari 89,10 pada tahun sebelumnya.
Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur mengapresiasi capaian tersebut, khususnya peningkatan angka partisipasi sekolah dan serapan kerja lulusan pendidikan vokasi.
“Angka partisipasi sekolah usia 7-18 tahun meningkat. Ini merupakan upaya pemerataan akses di Indonesia. Kemudian apresiasi transformasi tingkat serapan kerja lulusan vokasi yang mencapai 74,60 persen dalam waktu kurang dari satu tahun,” ujar Denny.
Anggaran Pendidikan 2027
Untuk melanjutkan transformasi pendidikan, Kemendikdasmen memperoleh Pagu Anggaran TA 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif TA 2027 sebesar Rp58,24 triliun.
Dari total anggaran tersebut, Rp55,5 triliun diarahkan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Sejumlah program yang mendapat alokasi antara lain Rp9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan, Rp5 triliun untuk inisiatif awal wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta Rp250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
Selain itu, Rp7,21 triliun dialokasikan untuk Sekolah Nasional Terintegrasi dan Rp5,83 triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran.
Dukungan bagi guru dan peserta didik juga menjadi prioritas. Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, Rp13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), serta Rp40 miliar untuk Studio Guru.
Abdul Mu’ti menegaskan, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari visi Kemendikdasmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan pendidikan agar seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, sekaligus membentuk jati diri bangsa yang kuat.
Dengan berbagai capaian tersebut, Kemendikdasmen akan melanjutkan transformasi pendidikan melalui perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan dukungan bagi guru dan peserta didik, serta pemerataan layanan pendidikan pada 2027.(ZID)
