FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama periode Oktober hingga Desember 2026. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi.
Penyaluran bantuan tersebut secara resmi dimulai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (3/11/2026).
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan setiap keluarga penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram untuk tiga bulan sekaligus.
“Bantuan diberikan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4. Masing-masing keluarga mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram untuk periode Oktober, November dan Desember,” ujar Zulhas.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan pasokan beras mendekati 1 juta ton untuk mendukung program tersebut. Khusus di Sumatera Barat, jumlah penerima bantuan tercatat lebih dari 600 ribu keluarga.
Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog dengan memanfaatkan kantor kelurahan dan desa. Masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima akan mendapatkan undangan agar proses pengambilan bantuan berjalan lebih mudah dan tertib.
Selain bantuan beras gratis, pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras subsidi dengan harga Rp12.500 per kilogram. Program ini dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelompok desil 1 hingga desil 10.
Pemerintah turut menyediakan 380 ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan industri kue dan bihun. Komoditas tersebut nantinya diolah menjadi tepung sebagai bahan baku industri.
Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi kenaikan harga pakan ternak akibat meningkatnya harga jagung di tengah musim kemarau. Melalui Perum Bulog, pemerintah akan menyalurkan 150 ribu ton jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram.
Pasokan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan peternak sekaligus mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Zulhas menegaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, menjamin ketersediaan pangan, serta mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, pemerintah daerah menerapkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Padang.
Menurut Maigus, penyaluran bantuan pada periode ini juga tepat waktu karena masyarakat tengah menghadapi perubahan cuaca dan memasuki masa awal pengolahan lahan sawah.
Melalui program bantuan pangan, beras subsidi, dan stabilisasi pasokan jagung, pemerintah berharap kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta tekanan kenaikan harga pangan dapat dikendalikan.(SAN)
