FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meskipun nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Pada penutupan perdagangan Kamis (12/11/2026), rupiah melemah ke level Rp18.239 per dolar AS. Sehari kemudian, Jumat (13/11/2026), rupiah sedikit menguat, tetapi masih berada di posisi Rp18.206 per dolar AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pelemahan rupiah belum akan memengaruhi harga BBM bersubsidi hingga Desember 2026.
“Selama harga minyak secara global masih dibeli di harga 92-93 dolar AS, dan rupiah di level ini relatif sampai Desember sih masih aman,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Airlangga, pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah menjadi dua faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi.
Pada Jumat (13/11/2026), harga minyak mentah Brent tercatat sebesar 95,41 dolar AS per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) berada di level 88,52 dolar AS per barel.
Di tengah kondisi tersebut, harga keekonomian berbagai jenis BBM mengalami peningkatan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, tanpa subsidi, harga Pertalite pada Oktober 2026 seharusnya mencapai Rp18.102 per liter dan Solar Rp21.457 per liter.
Suahasil menjelaskan, selisih antara harga jual BBM kepada masyarakat dan harga keekonomiannya ditanggung pemerintah melalui anggaran negara.
“Mulai April, harga keekonomian mulai meningkat. Ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah membayar pajak karena penerimaan negara tersebut turut digunakan untuk membiayai subsidi dan kompensasi energi.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun. Angka tersebut setara 93 persen dari alokasi APBN dan meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Anggaran tersebut mencakup subsidi dan kompensasi BBM, listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari total realisasi itu, subsidi tercatat sebesar Rp261,4 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp154,4 triliun.
Sementara itu, penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi hingga Oktober 2026 mencapai 15,244 juta kiloliter. Jumlah tersebut meningkat 9,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yang tercatat sebesar 13,916 juta kiloliter.
Beban Subsidi Energi Membengkak
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat dipahami dalam kondisi ekonomi saat ini. Namun, kebijakan tersebut membuat beban anggaran negara semakin besar.
Menurut Yusuf, stabilitas harga BBM di tingkat konsumen memang dapat dipertahankan. Namun, kenaikan biaya yang seharusnya ditanggung masyarakat kini beralih menjadi beban APBN.
“Bahkan untuk Pertalite, beban yang ditanggung Pemerintah per liter kini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu,” ungkap Yusuf saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (13/11/2026) malam.
Ia mengingatkan, tekanan fiskal semakin berat karena asumsi dasar APBN 2026 sudah berbeda dengan perkembangan kondisi ekonomi terkini.
Dalam APBN 2026, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, harga minyak dunia dan kurs rupiah saat ini berada jauh di atas asumsi tersebut.
Yusuf menilai kemampuan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan mendatang.
Selama kedua faktor tersebut tidak mengalami tekanan yang lebih besar, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi masih dapat dilakukan. Namun, apabila tekanan eksternal meningkat, beban APBN berpotensi semakin membengkak.
Meski demikian, Yusuf tidak menganggap keputusan menahan harga BBM bersubsidi sebagai langkah yang keliru. Sebab, kenaikan harga BBM di tengah pelemahan rupiah dan ketidakpastian global berisiko mendorong inflasi serta menekan daya beli masyarakat.
Ia menegaskan, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi sebaiknya dipandang sebagai langkah sementara untuk menjaga stabilitas ekonomi, bukan solusi permanen.
“Menunda penyesuaian harga dapat dibenarkan apabila waktu yang tersedia digunakan untuk menyiapkan reformasi yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.(SAN)






