FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong masyarakat di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengoptimalkan pengelolaan lahan perhutanan sosial agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses legal masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Dorongan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni saat menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Lima SK tersebut mencakup lahan seluas 3.238 hektare dengan penerima manfaat sebanyak 309 kepala keluarga (KK) di dua kabupaten. Dengan tambahan tersebut, total luas perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai sekitar 163.000 hektare.
“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Juli Antoni.
Menurutnya, perluasan akses pengelolaan hutan merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki kesempatan secara legal untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan.
Namun, akses tersebut harus diikuti dengan pengelolaan lahan secara optimal, termasuk melalui penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi tanah.
Raja Juli mencontohkan sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan melalui program perhutanan sosial, antara lain durian, pala, dan alpukat.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” katanya.
Ia berharap pengembangan komoditas tersebut dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Lebih jauh, pengelolaan perhutanan sosial yang produktif diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat serta mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(ZID)
