FACEINDONESIA.CO.ID- Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan kebanksentralan guna mendukung pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut dibahas dalam Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 bertema “Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence” yang berlangsung di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman. Turut hadir perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Thomas mengatakan, sinergi kebijakan BI dan Pemerintah terus diarahkan untuk memperkuat hubungan keuangan melalui penyelenggaraan layanan kebanksentralan yang semakin berkualitas.
Menurutnya, layanan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas BI, mulai dari kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran hingga pengelolaan uang rupiah.
Sementara bagi Pemerintah, layanan kebanksentralan mencakup penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana, penyelesaian transaksi, serta pengelolaan surat utang dan utang luar negeri pemerintah.
Thomas menegaskan, layanan yang cepat dan terkoordinasi diperlukan untuk mendukung pengelolaan fiskal secara berkelanjutan. Hal ini antara lain diwujudkan melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.
“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat,” ujar Thomas.
Sinergi BI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta kementerian dan lembaga lainnya juga telah menghasilkan sejumlah capaian penting.
Salah satunya adalah penyelesaian Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada Agustus 2026. Obligasi yang diterbitkan pada 2003 tersebut merupakan pengganti surat utang Pemerintah sebelumnya terkait dukungan likuiditas BI kepada perbankan saat krisis ekonomi 1997–1998.
Pembayaran terakhir obligasi itu telah dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah kepada BI atas obligasi tersebut dinyatakan telah tuntas.
Selain itu, kolaborasi kedua pihak juga diwujudkan melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan dalam persiapan serta penyelesaian transaksi debt switching.
Langkah debt switching merupakan mekanisme penggantian surat berharga negara (SBN) yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru berjangka waktu lebih panjang. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah dalam mengelola pembiayaan dan kewajiban utang negara.
Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah melalui optimalisasi layanan kebanksentralan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter, memperkuat ketahanan fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.(ZID)
