FACEINDONESIA.CO.ID – Pemerintah merespons lima tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi pada Jumat (12/6/2026), termasuk desakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan program tersebut tidak akan dihentikan, namun akan dievaluasi dan diperbaiki agar lebih efisien serta tepat sasaran.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa pada dasarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, setiap program berskala besar pasti menghadapi tantangan pada tahap pelaksanaan. Karena itu, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program yang sudah memberi manfaat kepada masyarakat.
“Program sebesar ini tentu ada dinamika di lapangan. Yang dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaannya semakin baik,” ujar Qodari.
Sebagai langkah penataan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Sementara dapur MBG yang sudah berjalan tetap melayani penerima manfaat.
Qodari menegaskan, layanan tidak bisa dihentikan karena menyangkut kebutuhan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar.
Saat ini evaluasi dilakukan menyeluruh, mulai dari penerima manfaat, operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan efisiensi anggaran. Salah satu opsi yang dikaji adalah penyesuaian mekanisme pembayaran SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat agar potensi penghematan dapat tercapai.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang memastikan evaluasi insentif operasional tidak akan mengurangi anggaran bahan baku makanan sebesar Rp10 ribu per porsi.
Selain itu, pemerintah melakukan penajaman sasaran penerima manfaat agar program MBG lebih efektif dan diprioritaskan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan negara.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta menggelar aksi dengan membawa lima tuntutan, termasuk meminta penghentian program MBG dan evaluasi kebijakan pemerintah. (HER)
