FACEINDONESIA.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Landesa Indonesia menyusun policy brief untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah penguatan aspek tenurial sebagai bagian dari implementasi PP Nomor 27 Tahun 2025.
Langkah tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola mangrove yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi kompleksitas penguasaan lahan di wilayah pesisir.
Policy and Partnership Officer Landesa Indonesia, Yahya Zakaria, menegaskan bahwa persoalan tenurial menjadi tantangan penting dalam pengelolaan mangrove. Beragamnya bentuk penguasaan lahan, banyaknya aktor, serta perbedaan kepentingan pemanfaatan kawasan dapat menghambat upaya konservasi jika tidak ditangani dengan tepat.
Kajian dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan di Desa Bebatu (Kabupaten Tana Tidung) serta Desa Liagu (Kabupaten Bulungan), Kalimantan Utara. Selain itu, analisis juga mencakup enam provinsi lain, termasuk Papua, Papua Barat, Papua Selatan, NTT, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Hasil penelitian menunjukkan adanya keragaman sistem tenurial, mulai dari kepemilikan individu, komunal, hingga akses terbuka. Selain itu, ditemukan variasi akses sumber daya serta keberadaan otoritas lokal berbasis adat dan komunitas.
Kajian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti konflik tenurial, ketidaksesuaian tata ruang, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya implementasi Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM).
Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat, sinkronisasi kebijakan lintas lembaga, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas petugas lapangan.
KLH menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan mangrove tidak hanya bergantung pada rehabilitasi fisik, tetapi juga pada integrasi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sistem penguasaan lahan masyarakat pesisir.
Melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), pemerintah bersama Landesa Indonesia berharap pengelolaan mangrove dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.(DEN)
