FACEINDONESIA.CO.ID- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) kembali menggelar Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) seri kelima secara daring, Kamis (27/8/2026).
Forum bertema “Pariwisata Berkualitas sebagai Wujud Kedaulatan: Dari Tantangan Menuju Aksi Kolaborasi” tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pembangunan pariwisata nasional tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.
“Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan keragaman destinasi yang menjadi kekuatan besar pariwisata nasional. Karena itu, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan,” ujar Widiyanti.
Menurutnya, pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas destinasi. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta mitra pembangunan juga dinilai semakin penting.
Menpar menambahkan, ISTC memiliki peran strategis dalam menjaga standar, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat penerapan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional.
Dalam forum tersebut, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan (UPH) sekaligus Ketua Umum HILDIKTIPARI, Diena Mutiara Lemy, menyampaikan perlunya transformasi dari pola mass tourism yang ekstraktif menuju ekosistem pariwisata yang lebih adaptif.
Diena menilai tekanan terhadap daya dukung destinasi mulai terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Bali. Kepadatan wisatawan, alih fungsi lahan, dan kemacetan menjadi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara lebih terintegrasi.
Ia menawarkan kerangka ALCIS, yang terdiri dari attractiveness, localness, competitiveness, inclusiveness, dan sustainability. Kerangka tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, memperkuat masyarakat lokal, meningkatkan daya saing, memastikan inklusivitas, serta menjadikan keberlanjutan sebagai landasan pengembangan pariwisata.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Nurlisa Ginting, menekankan pentingnya perencanaan, visi, dan tata ruang yang jelas di setiap destinasi agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan menuju pendekatan regeneratif.
Menurut Nurlisa, keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur melalui jumlah kunjungan dan lama menginap. Indikator juga perlu mencakup kesehatan lingkungan, vitalitas budaya, kesejahteraan masyarakat lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi.
Ia menyebut tiga kelompok aksi yang dapat dilakukan, yakni melindungi ruang hidup dan warisan budaya masyarakat, memperkuat identitas budaya serta kesejahteraan sosial, dan memulihkan ekosistem sekaligus menjaga daya tampung lingkungan.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Winda Mercedes Mingkid, turut menyoroti pengembangan wisata bahari. Menurutnya, potensi wisata bahari Indonesia sangat bergantung pada kualitas ekosistem laut dan pesisir.
Karena itu, pengembangan wisata bahari perlu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan ruang laut juga diperlukan untuk mengatur zona konservasi, wisata, dan perikanan yang dimanfaatkan masyarakat.
Winda menegaskan keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat harus diperkuat.
“Model wisata bahari terbaik adalah model yang melindungi alam, memberdayakan masyarakat, serta memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi sekaligus Sekretaris ISTC, Frans Teguh.(SAN)
