FACEINDONESIA.CO.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Diklat diikuti sekitar 1.600 peserta dan berlangsung selama 30 hari. Sebanyak 20 hari pelatihan dilaksanakan secara tatap muka di Asrama Haji, sementara 10 hari sisanya dilakukan secara daring.
Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan, diklat ini merupakan respons atas berbagai keluhan jemaah haji pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, khususnya terkait rendahnya responsivitas petugas.
“Hari ini kita mulai diklat 30 hari. Selama 20 hari mereka dilatih kedisiplinan, fisik, pengetahuan haji, serta berbagai aspek teknis lainnya,” ujar Irfan Yusuf.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menegaskan, penguatan kemampuan bahasa Arab menjadi fokus utama pelatihan. Menurutnya, keterbatasan penguasaan bahasa Arab menjadi salah satu kendala pelayanan jemaah pada musim haji sebelumnya.
“Petugas haji akan dilatih bahasa Arab. Ini menjadi evaluasi penting dari penyelenggaraan haji sebelumnya,” tegasnya.
Selain bahasa Arab, peserta juga telah dibekali pembagian tugas sejak di tanah air, mulai dari penempatan pos, struktur tim, hingga penunjukan kepala pos. Dengan demikian, petugas diharapkan berangkat ke Arab Saudi dalam kondisi siap secara teknis dan koordinatif.
Diklat PPIH tahun ini menerapkan pola pelatihan semi-militer untuk memperkuat ketahanan fisik dan kedisiplinan. Gus Irfan menekankan, kondisi fisik yang prima menjadi syarat utama karena ibadah haji menuntut stamina tinggi.
“Kami akan menerapkan sanksi tegas bagi petugas yang melanggar disiplin, termasuk meninggalkan tugas. Jika berulang, petugas bisa dipulangkan sebelum masa tugas berakhir,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025 Abdul Wachid menilai diklat 30 hari, termasuk penambahan materi bahasa Arab, sebagai langkah maju dalam peningkatan kualitas pelayanan haji.
“Petugas tidak hanya didiklat 20 hari, tetapi 30 hari dan ditambah bahasa Arab. Ini langkah yang maju,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kedisiplinan petugas dalam pengawasan pemondokan, layanan katering, serta pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang membutuhkan fisik kuat.
Untuk memperkuat aspek tersebut, Kemenhaj melibatkan 185 personel TNI dan Polri dari total
sekitar 4.000 petugas haji.
Keterlibatan ini dinilai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi terkait istitha’ah kesehatan.
Selain itu, pelatihan dilengkapi tutor khusus, mulai dari bahasa Arab, pendampingan lansia, layanan ramah disabilitas, hingga pendekatan khusus bagi jemaah perempuan.
Dengan penguatan bahasa Arab, kedisiplinan, serta dukungan TNI–Polri, pemerintah berharap kualitas pelayanan haji 2026 meningkat dan persoalan jemaah terlantar tidak kembali terulang. (San)
