FACEINDONESIA.CO.ID – Director Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memegang peran penting dalam menjaga kredibilitas perdagangan karbon sektor kehutanan Indonesia.
Menurutnya, Kementerian Kehutanan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap proyek karbon berjalan sesuai standar sehingga mendapat kepercayaan pasar nasional maupun internasional.
Tiza menjelaskan, perdagangan karbon kehutanan saat ini dijalankan melalui skema carbon offset yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
“Peran Menhut sangat sentral sebagai gatekeeper utama dalam menjaga integritas perdagangan karbon,” ujar Tiza di Jakarta, Rabu (15/7).
Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), lanjutnya, Kementerian Kehutanan bertugas melakukan validasi dan pengawasan seluruh proyek karbon.
Mekanisme ini dinilai penting untuk mencegah klaim ganda (double counting) yang dapat menurunkan kepercayaan pasar.
“SRUK memastikan setiap proyek tervalidasi dengan baik sehingga tidak terjadi klaim ganda dan kepercayaan pasar tetap terjaga,” jelasnya.
Tiza menambahkan, masa depan perdagangan karbon kehutanan Indonesia sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan pasar terhadap kualitas unit karbon yang dihasilkan.
Semakin tinggi kredibilitasnya, semakin besar peluang karbon hutan Indonesia memperoleh harga premium di pasar global.
“Ke depan akan terlihat bagaimana respons pasar terhadap karbon hutan Indonesia, termasuk peluang memperoleh harga premium,” tutupnya. (BRA)
