FACEINDONESIA.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang semakin sepi murid di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan untuk menyusun kebijakan terhadap sekolah dengan jumlah peserta didik yang sangat sedikit.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah saat ini memetakan kondisi sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pendataan difokuskan pada SD yang memiliki jumlah murid di bawah 100 orang, termasuk yang siswanya kurang dari 60 orang.
“Fenomena berkurangnya siswa di sejumlah SDN menjadi perhatian kami dan akan dibahas bersama lintas kementerian,” ujar Mu’ti.
Kasus SDN sepi murid menjadi sorotan setelah sejumlah sekolah di berbagai daerah hanya menerima sedikit peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027. Di Semarang, misalnya, ada SD yang hanya memperoleh tiga siswa baru.
Sementara di Boyolali hanya menerima satu murid, dan di Bandar Lampung dua murid baru. Di Kota Magelang, puluhan SD juga dilaporkan memiliki rombongan belajar jauh di bawah kapasitas.
Mu’ti menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, penyebab berkurangnya jumlah siswa berbeda di setiap daerah sehingga memerlukan kajian yang menyeluruh.
Ia mengungkapkan telah membahas persoalan tersebut secara informal dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam waktu dekat, kedua kementerian akan menggelar rapat untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tetap menjamin akses anak terhadap pendidikan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai fenomena ini menjadi momentum untuk menata kembali persebaran satuan pendidikan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan yang akurat sebelum memutuskan opsi seperti penggabungan sekolah, pemerataan guru, peningkatan mutu pembelajaran, hingga penguatan sarana dan prasarana.
Senada, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai sepinya murid di sekolah negeri menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pengelola sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar lebih mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat. (ZID)
