FACEINDONESIA.CO.ID – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Bersama Danantara Indonesia, PNM kini telah memiliki 516 jaringan layanan di kawasan 3T untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Jaringan tersebut menjangkau berbagai daerah dengan tantangan geografis tinggi, mulai dari Natuna, Kepulauan Talaud, Maluku, dataran tinggi Papua, pedalaman Kalimantan, hingga wilayah perbatasan di Nusa Tenggara. Melalui layanan itu, PNM menghadirkan pembiayaan sekaligus pendampingan bagi pelaku usaha ultra mikro.
Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan PNM saat ini mengoperasikan 4.035 unit layanan di seluruh Indonesia, dengan 516 unit berada di wilayah 3T.
“Lebih dari 10 persen jaringan pelayanan PNM berada di wilayah yang memiliki medan penuh tantangan. Kehadiran kami bukan hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya, Senin (13/7).
Menurut Kindaris, pembiayaan yang disertai pendampingan mampu meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat ekonomi keluarga, sekaligus menggerakkan perekonomian desa, khususnya bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro.
Di bawah naungan Danantara Indonesia, PNM juga memperkuat transformasi layanan melalui kolaborasi antarbadan usaha milik negara (BUMN). Sinergi tersebut diharapkan mempercepat inovasi, meningkatkan kapasitas operasional, dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan pembiayaan harus terus diarahkan ke sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendukung pemberdayaan UMKM.
Selain pembiayaan, PNM juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pembinaan karakter agar nasabah dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Kindaris menegaskan, PNM akan terus memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan hingga ke pelosok Indonesia sebagai bagian dari komitmen mendukung pemerataan ekonomi nasional. (SAN)
