FACEINDONESIA.CO.ID- PT Pertamina (Persero) memperkuat kemitraan strategis lintas sektor untuk mempercepat transisi energi sekaligus menjaga ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan energi rendah karbon serta kolaborasi dengan pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, dan penyedia teknologi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan strategi pertumbuhan ganda atau Dual Growth Strategy Pertamina, yakni memperkuat bisnis energi yang sudah berjalan sekaligus mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan ketahanan energi dan transisi energi harus berjalan beriringan. Hal ini penting karena negara-negara berkembang menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, sekaligus menekan emisi karbon.
“Ketahanan energi dan transisi energi harus berjalan beriringan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Agung dalam diskusi bertajuk From Vision to Investment: Building ASEAN’s Transport Decarbonization Ecosystem di ASEAN Pavilion, rangkaian COP31, Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).
Diskusi tersebut juga menghadirkan Member of Management Committee KfW Olaf Zymelka, Director for Energy Security and International Relations European Commission Beatriz Yordi, Senior Advisor on Environment Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan, serta Managing Director KPMG Blythe Chorn. Sementara keynote speech disampaikan Deputy Coordinating Minister for Connectivity Odo R.M. Manuhutu.
Agung menjelaskan, strategi pertumbuhan ganda Pertamina berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu ketersediaan energi (availability), keterjangkauan (affordability), dan keberterimaan (acceptability). Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga pasokan energi sekaligus mengembangkan energi baru terbarukan dan energi rendah karbon.
Di sektor transportasi, Pertamina telah mengembangkan berbagai solusi energi rendah karbon. Beberapa di antaranya biodiesel B50, Pertamax Green 95 berbasis bioetanol, Sustainable Aviation Fuel (SAF), hingga pengembangan ekosistem hidrogen.
Pertamina juga bekerja sama dengan Transjakarta dalam pengembangan bus hidrogen. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi transportasi publik sekaligus meningkatkan kualitas udara di perkotaan.
Untuk pengembangan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau SAF, Pertamina memanfaatkan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) sebagai bahan baku. Inisiatif ini sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular dengan melibatkan masyarakat dan koperasi.
Melalui Green Refinery Cilacap, Pertamina menargetkan kapasitas produksi SAF dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) mencapai sekitar 288 ribu kiloliter per tahun mulai 2029. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi dari sektor penerbangan.
Menurut Agung, percepatan transisi energi di ASEAN membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan diperlukan untuk memperkuat rantai pasok bahan baku, mengembangkan teknologi, mendukung pembiayaan proyek energi bersih, serta menyelaraskan standar keberlanjutan di tingkat regional.
Pandangan tersebut sejalan dengan Beatriz Yordi dari European Commission. Ia menilai, dekarbonisasi sektor transportasi membutuhkan pendekatan terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, pengembangan teknologi, investasi, dan kebijakan pendukung.
Pengalaman Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan Emissions Trading System (ETS) serta mendorong elektrifikasi transportasi menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor. Transisi energi juga perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas udara dan kesehatan publik.
Sementara itu, Robby Kurniawan menegaskan bahwa dekarbonisasi transportasi bukan hanya berkaitan dengan peralihan sumber energi, tetapi juga mencakup transformasi mobilitas, logistik, ketahanan energi, dan daya saing ekonomi.
Ia menyebutkan tiga hal penting untuk mempercepat dekarbonisasi transportasi, yakni tata kelola terintegrasi, pelaksanaan proyek investasi, serta penguatan kolaborasi regional.
Dari sisi pembiayaan, Managing Director KPMG Blythe Chorn menekankan pentingnya kemitraan dan ekosistem investasi yang mendukung pelaksanaan proyek energi rendah karbon.
Menurutnya, ketersediaan pendanaan saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan proyek. Kepastian regulasi, stabilitas kebijakan, serta skema pembiayaan inovatif seperti blended finance juga dibutuhkan agar proyek dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Kolaborasi lintas negara di ASEAN dinilai dapat memperbesar skala proyek, memperluas dampak investasi, serta membuka akses terhadap sumber pendanaan yang lebih beragam.
Melalui strategi pertumbuhan ganda dan penguatan kemitraan strategis, Pertamina berkomitmen memperluas pengembangan energi rendah karbon di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia.(ZID)
