FACEINDONESIA.CO.ID-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi agar tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital.
Menurut Meutya, pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Ia menegaskan bahwa kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi yang perlu didengar dan disalurkan melalui mekanisme yang tepat.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya.
Meutya menilai penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima publik. Karena itu, ia mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.
“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi tetap damai. Jangan mudah terprovokasi hingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas ruang digital selama aksi berlangsung.
Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta menghindari berbagai bentuk provokasi yang dapat memperkeruh situasi.
Ia juga menyoroti fenomena ilusi algoritma di media sosial. Menurutnya, konten yang terus muncul di linimasa belum tentu mencerminkan kondisi secara utuh karena dipengaruhi pola interaksi, minat, dan emosi pengguna.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” katanya.
Meutya turut mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah.
“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang,” pungkasnya.(HER)
