FACEINDONESIA.CO.ID- PT Jasa Raharja memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperluas akses pelayanan publik serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Jasa Raharja bersama Pemprov Jawa Barat pada Jumat (6/11/2026).
Komisaris Utama Jasa Raharja, Aan Suhanan, mengatakan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tidak cukup hanya dilakukan melalui penagihan. Diperlukan pelayanan yang mudah, informasi yang jelas, serta akses pembayaran yang semakin dekat dengan aktivitas masyarakat.
“Kepatuhan harus dibangun melalui pelayanan yang mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Masyarakat perlu merasakan bahwa ketika mereka memenuhi kewajiban PKB dan SWDKLLJ, terdapat pelayanan publik yang terus diperbaiki dan perlindungan dasar yang disiapkan ketika risiko kecelakaan terjadi,” ujar Aan.
Untuk mendorong kepatuhan masyarakat, Jasa Raharja menyiapkan tiga fokus kolaborasi selama November-Desember 2026.
Pertama, pemanfaatan data dan teknologi untuk memetakan tunggakan prioritas, mengirimkan pengingat pembayaran melalui WhatsApp dan SMS, serta mendukung pendekatan persuasif dan operasi gabungan secara humanis.
Kedua, pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh serta usulan relaksasi sesuai kewenangan dan ketentuan Pemprov Jawa Barat.
Ketiga, memperluas akses pelayanan melalui Samsat Keliling di kawasan permukiman, pasar, dan tempat kerja.
Upaya tersebut juga didukung dengan perpanjangan jam pelayanan, pendampingan pembayaran melalui aplikasi SIGNAL, serta layanan pembayaran kolektif di lingkungan instansi dan perusahaan.
“Layanan harus bergerak mendekati masyarakat. Semakin mudah akses pembayaran, semakin kecil waktu dan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat,” jelas Aan.
Ia menambahkan, peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau memenuhi kewajiban administrasi kendaraan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menegaskan bahwa perlindungan kepada masyarakat tidak hanya sebatas penyerahan santunan kepada korban kecelakaan. Perlindungan juga mencakup pencegahan kecelakaan, kepastian penjaminan, serta kemudahan memperoleh pelayanan ketika risiko terjadi.
“Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan para pemangku kepentingan agar korban memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan,” kata Awaluddin.
Dalam upaya pencegahan kecelakaan, Jasa Raharja bersama para pemangku kepentingan juga memperkuat langkah antisipasi di sejumlah titik rawan kecelakaan di Jawa Barat. Langkah tersebut meliputi pemetaan risiko, penempatan personel, pemasangan imbauan keselamatan, hingga aksi simpatik kepada pengguna jalan.
Selain itu, Jasa Raharja mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan di lingkungan aparatur pemerintah, baik untuk kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi.
Optimalisasi Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi juga menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan kecelakaan.
Dalam audiensi tersebut, Aan hadir bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Raharja. Sementara Pemprov Jawa Barat diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan bersama sejumlah pejabat terkait.
Melalui kolaborasi ini, Jasa Raharja dan Pemprov Jawa Barat berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban administrasi kendaraan, memperoleh pelayanan korban kecelakaan secara cepat, serta menikmati lingkungan transportasi yang lebih aman dan tertib.(ZID)
