FACEINDONESIA.CO.ID- Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA dan SMK/MAK Tahun 2026 diikuti lebih dari 3,8 juta peserta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat tingkat kehadiran peserta pada gelombang kedua mencapai lebih dari 97 persen. Sementara itu, dugaan pelanggaran tata tertib mengalami penurunan hingga 78 persen dibandingkan gelombang pertama.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar Kemendikdasmen untuk memperbaiki sistem, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat integritas pelaksanaan TKA pada jenjang pendidikan berikutnya.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengatakan pelaksanaan TKA 2026 secara umum berjalan dengan partisipasi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah peserta tahun ini mencapai sekitar 3,8 juta orang, naik dari sekitar 3,4 juta peserta pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Toni dalam Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Senin (9/11/2026).
Menurut Toni, evaluasi mencakup tingkat partisipasi, penanganan gangguan teknis, hingga pengawasan terhadap integritas pelaksanaan ujian.
TKA 2026 dilaksanakan melalui dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Gelombang pertama pada 26–29 Oktober 2026 diikuti 2.118.746 pendaftar, terdiri dari 1.813.155 peserta moda daring dan 305.591 peserta moda semi daring. Tingkat kehadiran harian berada pada kisaran 84,67 hingga 96,98 persen.
Sementara gelombang kedua yang berlangsung pada 2–5 November 2026 diikuti 1.643.553 pendaftar. Sebanyak 1.416.281 peserta mengikuti ujian secara daring dan 227.272 peserta menggunakan moda semi daring.
Tingkat kehadiran pada gelombang kedua terbilang stabil, yakni 96,74 persen pada hari pertama, 97,15 persen pada hari kedua, 97,07 persen pada hari ketiga, dan 97,04 persen pada hari keempat.
Adapun gelombang khusus mencatat 103.362 pendaftar, termasuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C. Hasil TKA bagi peserta Paket C digunakan untuk penyetaraan capaian pembelajaran dengan pendidikan formal.
Dalam pelaksanaan gelombang pertama, Kemendikdasmen sempat menghadapi gangguan teknis pada 27 Oktober 2026. Untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang terdampak, kementerian menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 022 Tahun 2026 mengenai pelaksanaan sesi khusus pada 30 Oktober 2026.
Dari seluruh peserta yang dijadwalkan mengikuti sesi khusus tersebut, sebanyak 76,7 persen tercatat hadir.
Toni menegaskan, penanganan gangguan teknis langsung dilakukan agar peserta terdampak tetap memperoleh kesempatan mengikuti TKA.
Sebagai langkah perbaikan, Kemendikdasmen meningkatkan kapasitas layanan basis data bank soal dan layanan manajemen koneksi, masing-masing dari dua menjadi sepuluh unit layanan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap konfigurasi sistem dan aplikasi, termasuk pembatasan permintaan serta pengaturan akses dari wilayah yang diizinkan.
Di sisi pengawasan, Kemendikdasmen mencatat penurunan signifikan dugaan pelanggaran tata tertib. Pada gelombang pertama terdapat 308 temuan, sedangkan pada gelombang kedua turun menjadi 68 temuan atau berkurang sekitar 78 persen.
Salah satu bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan pada gelombang pertama adalah tindakan siaran langsung (live) dan mengunggah foto dari ruang ujian. Meski tidak seluruh unggahan memperlihatkan substansi soal, tindakan tersebut tetap dinilai melanggar ketentuan pelaksanaan TKA.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati, menjelaskan dugaan pelanggaran tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga dapat melibatkan pelaksana di sekolah, seperti pengawas dan teknisi.
Menurutnya, penjatuhan sanksi harus melalui proses konfirmasi dan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal agar keputusan yang diambil berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang memadai.
Dalam rekapitulasi awal gelombang pertama, tercatat 14 temuan yang masuk kategori pelanggaran berat. BKPDM telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Toni juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar memastikan peserta didik, pengawas, teknisi, dan unsur sekolah lainnya memahami tata tertib sebelum pelaksanaan TKA.
Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM turut berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen. Pengawasan bersama Ombudsman RI juga dilakukan di 34 provinsi.
Selain itu, pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 yang ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan untuk mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib TKA.
Hingga saat ini, proses klarifikasi bersama dinas pendidikan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal terhadap sejumlah dugaan pelanggaran masih berlangsung. Setiap temuan akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang diperoleh.
Kemendikdasmen berharap evaluasi TKA 2026 dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan asesmen, memperkuat sistem teknologi, serta menjaga kejujuran dan integritas pelaksanaan ujian pendidikan nasional.(ZID)
