FACEINDONESIA.CO.ID-BPJS Kesehatan memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kolaborasi dengan empat kementerian dan lembaga guna meningkatkan tata kelola, kualitas data, pembiayaan, serta kepatuhan pemberi kerja.
Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan penguatan ekosistem JKN menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat.
Menurutnya, penyelenggaraan JKN kini bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar setiap kebijakan didukung data yang akurat, pembiayaan yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyebut kerja sama ini akan memperkuat perlindungan kesehatan bagi calon pekerja migran, pekerja migran, hingga anggota keluarganya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan kolaborasi dengan Kemensos difokuskan pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), integrasi data penerima bantuan iuran, serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Di sisi pembiayaan, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri memperkuat pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah agar anggaran iuran JKN bagi peserta PBPU Pemda tetap tersedia sejak penyusunan APBD.
Adapun BPS menilai pemanfaatan data kepesertaan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan DTSEN akan memperkuat basis data nasional sehingga mendukung penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Melalui sinergi tersebut, BPJS Kesehatan berharap ekosistem JKN semakin kuat, berkelanjutan, dan mampu memberikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.(ZID)
