FACEINDONESIA.CO.ID- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, meraih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026 dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilannya mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan 17 inovasi digital di lingkungan Ditjen Bina Keuda.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung iNews Media Group, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 17 inovasi digital yang dikembangkan Ditjen Bina Keuda bertujuan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kemendagri dalam mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Tito, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda secara rutin mengevaluasi realisasi belanja daerah setiap tiga bulan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran sehingga perputaran uang di masyarakat semakin meningkat.
“Setiap tiga bulan sekali kami sangat rajin dengan Dirjen Keuangan Daerah, di sini ada Pak Fatoni, melihat daerah-daerah mana yang tinggi mana rendah, kita umumkan. Supaya yang rendah-rendah merasa terpancing untuk membelanjakan uang beredar di masyarakat,” ujar Tito.
Tito juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan, harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menilai SDM yang unggul dan terampil menjadi modal penting agar masyarakat mampu mengambil peran dalam pembangunan dan persaingan ekonomi.
Sementara itu, Agus Fatoni menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah harus terus dioptimalkan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi menjadi kebutuhan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
“Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu terus kita maksimalkan. Upaya ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif,” kata Fatoni.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai layanan digital keuangan secara maksimal. Dengan dukungan sistem berbasis teknologi, proses administrasi diharapkan semakin efektif dan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih baik.
Fatoni juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan inovasi agar transformasi digital mampu mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ditjen Bina Keuangan Daerah akan terus berbenah dan berinovasi. Kami berkomitmen menghadirkan berbagai terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transformasi digital dapat berjalan semakin optimal,” pungkasnya.
Pengembangan 17 inovasi digital tersebut diharapkan semakin memperkuat ekosistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi. Penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026 juga menjadi motivasi bagi Ditjen Bina Keuda Kemendagri untuk memperluas pemanfaatan layanan digital di seluruh pemerintah daerah.
Melalui langkah tersebut, digitalisasi diharapkan tidak hanya memodernisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(SAN)






