FACEINDONESIA.CO.ID- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat pengawalan langsung pemerintah. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalteng di tengah kondisi kabut asap dan belum turunnya hujan selama sekitar sepekan terakhir.
“Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto di Kalteng, Senin (21/9/2026).
Suharyanto menjelaskan, luas lahan yang terbakar sebelumnya mencapai sekitar 180 hektare. Satgas darat berhasil memadamkan sekitar 150 hektare dalam sehari, sehingga tersisa sekitar 30 hektare yang masih dalam proses pemadaman.
Namun, penanganan belum sepenuhnya selesai karena titik kebakaran baru masih muncul setiap hari. Selain itu, lahan gambut yang telah dipadamkan juga berpotensi kembali terbakar.
Kabut asap masih menjadi tantangan karena belum ada teknologi yang dapat langsung menghilangkannya. Menurut Suharyanto, angin dan hujan menjadi dua faktor yang dapat membantu mengurai kabut asap.
Pemerintah juga mengupayakan turunnya hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Satu pesawat OMC yang sebelumnya berada di Bandara Cilik Riwut tidak dapat beroperasi karena jarak pandang rendah.
Untuk mengatasi kendala tersebut, operasi OMC mulai malam berikutnya akan dilakukan dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun. Langkah ini mempertimbangkan potensi hujan berdasarkan prediksi BMKG.
Suharyanto mengatakan, keputusan berkantor di Kalteng dilakukan untuk mengawal penanganan hingga OMC berhasil dan hujan turun.
“Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” ujarnya.
Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus memaksimalkan potensi awan hujan yang ada. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi dampak Karhutla terhadap masyarakat.
“Kita akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir,” ujar Raja Juli.
Selain penanganan di lapangan, Raja Juli sebelumnya juga mencabut lima izin perusahaan terkait Karhutla. Ia berharap pencabutan izin tersebut dapat memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya.
“Ini juga sesuai perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam pada yang kecil tapi juga tajam ke atas. Oleh karena itu berharap ini menjadi efek jera pada seluruh perusahaan lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan,” pungkasnya.(DRI)
