FACEINDONESIA.CO.ID- Pemanfaatan teknologi dan transformasi digital perlu diarahkan untuk memperluas akses pembangunan, terutama bagi masyarakat rentan yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan layanan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.
“Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurut Airlangga, transformasi digital menjadi instrumen strategis untuk memperluas manfaat pembangunan melalui peningkatan konektivitas. Dengan pendekatan yang inklusif, teknologi diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal.
Dalam konteks tersebut, kerja sama negara-negara BRICS dinilai penting untuk memperkuat pertukaran pengetahuan dan memperluas akses teknologi bagi negara berkembang.
Airlangga juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif negara berkembang dalam membentuk tata kelola global, khususnya di tengah perubahan lanskap geopolitik.
Menurutnya, Indonesia harus terus mengambil peran dalam proses negosiasi internasional agar kepentingan nasional dan negara berkembang dapat terakomodasi.
“Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan,” ujarnya.
Indonesia juga terus mendorong reformasi institusi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta lembaga keuangan internasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang.
Pada hari kedua KTT BRICS ke-18, Presiden Prabowo Subianto mengikuti sesi bertema Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana dalam satu kerangka terpadu.
Pemerintah Indonesia menilai BRICS memiliki posisi strategis dalam menentukan arah agenda pembangunan global pasca-2030. Indonesia mendorong agar forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi menghasilkan kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.(DRI)
