FACEINDONESIA.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memperkuat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut menjelang musim kemarau dan potensi El Niño 2026.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Jumhur Hidayat, menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Jumhur, pemerintah tengah menggelar koordinasi secara paralel di berbagai daerah sebagai langkah menghadapi ancaman karhutla. Upaya ini melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia mengatakan, sehari sebelumnya Indonesia juga mengikuti pertemuan ASEAN di Bali yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap lintas batas. Karena itu, langkah pencegahan di dalam negeri menjadi bagian dari komitmen regional.
Dalam rapat tersebut, hampir 400 perusahaan pemegang konsesi turut dilibatkan. Jumhur menegaskan, setiap perusahaan wajib memastikan tidak terjadi kebakaran di wilayah konsesinya dan melakukan pencegahan sejak dini.
Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah menjaga tinggi muka air tanah dengan mengendalikan kanal drainase. Melalui pembangunan sekat kanal dan pengaturan aliran air, lahan gambut diharapkan tetap lembap sehingga tidak mudah terbakar.
Jumhur juga meminta perusahaan tidak hanya fokus di dalam area konsesi, tetapi ikut membantu pencegahan di wilayah sekitar hingga radius lima kilometer melalui kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, sistem hidrologi dan penyebaran api tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, perlindungan ekosistem gambut harus dilakukan secara terpadu dalam satu bentang alam.
KLH memperkirakan lebih dari 20 ribu kegiatan pengelolaan kanal dan pembasahan kembali gambut perlu dilakukan selama periode El Niño guna menekan risiko kebakaran.
Dukungan juga datang dari pelaku usaha. Asia Pulp & Paper (APP) menyatakan siap memperkuat pencegahan karhutla melalui pengelolaan air dan pemulihan fungsi hidrologi gambut bersama para pemangku kepentingan.
Komitmen serupa disampaikan PT TH Indo Plantation (THIP) yang akan terus meningkatkan upaya perlindungan ekosistem gambut di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Selain itu, KLH terus memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan melalui pemantauan kondisi hidrologi gambut, evaluasi kepatuhan, serta penguatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Hingga kini, sebanyak 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan berada dalam pengawasan PROPER, dan 319 perusahaan telah memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai dasar pengelolaan yang berkelanjutan.(HER)
