50 SMK Yogyakarta Gandeng Industri, Siswa Bisa Jadi Karyawan Sebelum Lulus

FACEINDONESIA.CO.ID- Sebanyak 50 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kemitraan ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi siswa sekaligus membuka peluang kerja setelah lulus, bahkan sebelum menyelesaikan pendidikan.

Penandatanganan PKS berlangsung dalam kegiatan Peningkatan Kapabilitas SDM Kemitraan SMK dan Penandatanganan PKS dengan DUDI di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut diinisiasi Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hadir dalam kegiatan itu Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin, Direktur SMK Arie Wibowo Khurniawan, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan Didik Suhardi serta Kabid Pendidikan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Wiwik Indriyani.

Sekitar 25 perwakilan dunia usaha dan industri juga hadir, antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Trakindo Utama, PT Karadenta Estetika Indonesia, BNet Academy serta perwakilan industri perhotelan di Yogyakarta.

Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menegaskan, kemitraan SMK dengan industri tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen. Kerja sama harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah, siswa maupun dunia industri.

Tatang bahkan mendorong agar siswa SMK dapat memiliki peluang menjadi karyawan sebelum lulus. Ia mencontohkan pola pendidikan vokasi di Kanada, seperti Seneca, di mana siswa secara bertahap mampu memberikan kontribusi kepada industri selama menjalani praktik.

“Semakin lama mereka juga semakin berkontribusi, semakin memberikan nilai tambah. Pada akhirnya, bahkan sebelum selesai, mereka bisa ditarik menjadi karyawan,” ujar Tatang.

Menurutnya, masa magang harus dirancang bukan hanya untuk membuat siswa beradaptasi dengan lingkungan kerja, tetapi juga agar mereka mampu memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan.

Karena itu, keberhasilan kemitraan tidak cukup diukur dari jumlah PKS yang ditandatangani. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan sekolah, siswa, industri, pemerintah dan masyarakat.

Tatang juga menekankan pentingnya penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan keterampilan berubah dengan cepat. Ia menyebut sekitar 44 persen keterampilan dasar mengalami perubahan akibat digitalisasi.

“Di sinilah kurikulum yang ada di SMK harus betul-betul disusun bersama industri,” katanya.

Selain keterampilan teknis atau hard skill, Tatang menilai soft skill juga penting. Kemampuan berkomunikasi, menerima instruksi, beradaptasi, memiliki sikap kerja dan karakter menjadi bekal penting bagi lulusan SMK dalam mengembangkan karier.

Ia juga menyampaikan tingkat pengangguran lulusan SMK terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkanya sekitar 12,8 persen pada 2020, turun menjadi sekitar 9 persen pada 2024 dan mendekati 7 persen pada 2025.

Namun, Tatang mengingatkan tantangan berikutnya tidak semakin ringan. Menurutnya, menurunkan pengangguran dari hampir 13 persen menjadi 9 persen relatif lebih mudah dibandingkan menurunkannya dari 7 persen ke angka yang lebih rendah.

PKL Harus Berbasis Proyek

Direktur SMK Kemendikdasmen Arie Wibowo Khurniawan mengatakan, kerja sama dengan industri harus diwujudkan dalam kegiatan yang mempertemukan pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja.

“Tujuannya satu, yaitu menghasilkan kemitraan yang berdampak dan bermanfaat bagi SMK, mulai dari penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi guru dan siswa, sertifikasi, serta praktik kerja lapangan yang terprogram dan sistematis,” kata Arie.

Penandatanganan PKS tersebut merupakan bagian dari delapan program kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri yang tengah diinisiasi Direktorat SMK.

Salah satu programnya adalah membangun database mitra strategis DUDI. Mitra industri akan dipetakan berdasarkan spektrum keahlian dan klasifikasi bidang usaha sehingga kerja sama antara sekolah dan industri lebih tepat sasaran.

Arie juga mendorong perubahan pola Praktik Kerja Lapangan (PKL). Industri nantinya tidak hanya menerima siswa untuk praktik, tetapi ikut menentukan proyek yang harus diselesaikan selama siswa berada di tempat kerja.

“Industri akan menetapkan proyek-proyek yang harus diselesaikan oleh anak-anak kita selama PKL, sehingga PKL itu punya arah dan memberikan dampak,” ujarnya.

Penguatan kemitraan juga diarahkan untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK, termasuk membuka peluang memasuki pasar kerja internasional.

Arie mengungkapkan, Direktorat SMK bersama Dinas Pendidikan Provinsi DIY akan menginisiasi program untuk memberangkatkan sekitar 1.500 siswa SMK ke luar negeri pada Oktober mendatang.

“Ini merupakan mandat dari Bapak Presiden dan kita harus bisa mengukur setiap lulusan sekolah dengan tujuan kebekerjaan, termasuk peluang bekerja di luar negeri,” katanya.

Menurut Arie, keterlibatan industri sangat penting karena SMK memang dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

“Karena SMK itu lahir dari industri, maka pengelolaan SMK tidak sama dengan pengelolaan SD, SMP dan SMA. Pengelolaan SMK harus benar-benar menjadi replika industri,” tegasnya.

Untuk memperkuat kemitraan, Direktorat SMK juga menyiapkan gagasan tax deduction bagi industri yang bermitra dengan SMK. Selain itu, penyelarasan keahlian dengan standar industri dan penguatan sertifikasi kompetensi terus dilakukan.

Kemitraan juga akan diperluas ke SMK di luar Jawa yang masih kekurangan mitra industri. Penguatan jejaring DUDI diharapkan dapat memperluas akses siswa terhadap pengalaman kerja, sertifikasi dan peluang kebekerjaan.

Kabid SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang diwakili Wiwik Indriyani menegaskan, kemitraan SMK dengan dunia kerja bukan sekadar formalitas. Kerja sama harus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan vokasi yang berorientasi pada praktik nyata.

Ia berharap sinergi pemerintah daerah, sekolah, kementerian serta dunia usaha dan industri semakin kuat dalam menyiapkan lulusan SMK yang kompetitif, adaptif dan memiliki karakter sesuai kebutuhan dunia kerja.(ZID)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *