FACEINDONESIA.CO.ID- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan tindak pidana makar.
Penanganan kasus tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri yang saat ini tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk mengusut dugaan penyadapan sekaligus mendalami kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.
“Sampai saat ini, tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk Satgas, tim atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitan dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, indikasi tindak pidana makar muncul seiring perkembangan proses penyidikan. Penyidik menemukan indikasi tersebut setelah memeriksa sejumlah saksi dan tersangka serta mengumpulkan alat bukti.
Pada hari pertama penahanan terhadap tiga perwira tinggi (Pati) aktif Polri, penyidik masih menerapkan ketentuan terkait tindak pidana elektronik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun, setelah pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti hingga malam hari, penyidik menemukan indikasi tindak pidana makar yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
Penyadapan Presiden dalam Perspektif Hukum
Yusril menambahkan, dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu dilihat dari perspektif hukum yang lebih luas. Sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara juga telah mendiskusikan berbagai aspek hukum dalam perkara tersebut.
Ia menjelaskan, penyadapan terhadap Presiden tidak dapat begitu saja disamakan dengan penyadapan terhadap warga negara biasa. Hal itu berkaitan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab konstitusional dan kenegaraan.
“Dalam tafsirnya, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa disamakan begitu saja dengan penyadapan terhadap warga negara biasa, karena Presiden memiliki kedudukan konstitusional dan tanggung jawab kenegaraan yang melekat pada jabatannya,” jelasnya.
Pemerintah pun menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada Bareskrim Polri agar perkara tersebut dapat ditangani berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang ditemukan.(YAZ)
