FACEINDONESIA.CO.ID- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), M. Maulana Bungaran, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP). Gelar tersebut diperoleh setelah dirinya berhasil mempertahankan disertasi dalam Sidang Promosi Doktor yang digelar di Aula Nusantara Lantai 4 FHUP, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Dalam sidang tersebut, Maulana mengangkat disertasi berjudul “Rekonstruksi Norma Pertanggungjawaban Pidana Tim Kampanye Terselubung di Tempat Ibadah”. Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap praktik kampanye terselubung di tempat ibadah yang dinilai masih menyisakan celah hukum.
Maulana menjelaskan, penegakan hukum tindak pidana pemilu kerap menghadapi kebuntuan normatif, terutama ketika pelaku kampanye bukan bagian dari tim kampanye resmi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang melarang kampanye di tempat ibadah, masih terdapat persoalan dalam penerapan Pasal 280 ayat (1) huruf h juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurutnya, ketentuan tersebut membatasi subjek hukum pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye resmi. Akibatnya, pihak yang terlibat dalam kampanye terselubung berpotensi lolos dari pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki status sebagai tim kampanye terdaftar.
Penelitian hukum normatif tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Maulana juga mengkaji sistem pertanggungjawaban pidana pemilu di Korea Selatan, Singapura, Inggris, dan Malaysia sebagai bahan untuk merumuskan pembaruan norma hukum di Indonesia.
Tiga Pilar Rekonstruksi Hukum
Hasil penelitian mengidentifikasi persoalan utama dalam penegakan hukum di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yakni keterbatasan pengaturan subjek hukum dan dominasi pembuktian administratif yang berpotensi mengabaikan fakta materiil tindak pidana pemilu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Maulana menawarkan konsep Integrated Normative Architecture atau Arsitektur Norma Integratif melalui rekonstruksi Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.
Gagasan tersebut dibangun melalui tiga pilar utama.
Pertama, memperluas kualifikasi subjek hukum menjadi “Setiap orang”, sehingga pelaku nyata kampanye terselubung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak terdaftar sebagai tim kampanye resmi.
Kedua, menerapkan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) secara proporsional untuk menjerat peserta pemilu yang terbukti membiarkan atau memberikan persetujuan secara tersirat terhadap aktivitas kampanye terselubung yang menguntungkan mereka.
Ketiga, menerapkan sistem jalur ganda (double track system), yakni menggabungkan sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku lapangan dengan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi terhadap peserta pemilu yang bertanggung jawab.
Melalui rekonstruksi tersebut, Maulana berharap tercipta kepastian hukum, mencegah impunitas, serta menghadirkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pemilu.
Dorong Pembaruan UU Pemilu
Dalam rekomendasinya, Maulana mendorong DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk mengharmonisasikan aturan mengenai larangan kampanye di tempat ibadah. Praktik tersebut perlu dipandang sebagai bentuk pengaruh politik yang dapat mengganggu kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan.
Kepada aparat penegak hukum di Gakkumdu, ia juga merekomendasikan pendekatan penegakan hukum yang lebih progresif. Penggunaan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) perlu dioptimalkan untuk mengungkap hubungan instruksional maupun pembiaran oleh peserta pemilu terhadap aktivitas tim kampanye terselubung.
Selain itu, Maulana mendorong DPR bersama pemerintah merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan memasukkan perluasan subjek hukum menjadi “Setiap orang”, mekanisme vicarious liability, serta penerapan double track system.
Melalui gagasan tersebut, diharapkan tidak ada lagi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kampanye terselubung dengan mengeksploitasi sentimen keagamaan di tempat ibadah.
Disertasi ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pemilu agar tempat ibadah tetap terlindungi dari kepentingan politik praktis dan pelaksanaan demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan serta negara hukum Pancasila.(SAN)






