FACEINDONESIA.CO.ID- Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya memperkuat peran BNPP dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan.
Hal itu disampaikan Tito dalam peringatan HUT ke-16 BNPP, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, momentum ulang tahun perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian, kekurangan, serta langkah perbaikan agar pelaksanaan tugas BNPP semakin terarah.
Salah satu capaian yang disoroti Tito adalah keberadaan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi gerbang dan etalase Indonesia di wilayah terdepan.
Tito juga mengapresiasi berbagai program BNPP di kawasan perbatasan, termasuk keterlibatan dalam penanganan bencana di sejumlah kabupaten perbatasan di Sumatera serta upaya penyelesaian persoalan perbatasan di Sebatik.
Namun, Tito menilai masih diperlukan penguatan kapasitas BNPP sebagai lembaga koordinasi yang mampu menyatukan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Penguatan tersebut mencakup kemampuan menyusun program, mengoordinasikan dukungan anggaran, serta memastikan pembangunan tidak berjalan secara sektoral. Evaluasi terhadap program kementerian dan lembaga di kawasan perbatasan juga perlu dilakukan secara berkala.
Tito menekankan pembangunan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan batas negara. Kawasan tersebut juga harus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat pertahanan negara.
“Kita ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai bukan backyard (halaman belakang), tapi menjadi front yard (halaman depan) dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito.
Selain pembangunan fisik, Tito menilai publikasi kinerja BNPP melalui berbagai kanal media penting dilakukan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian dari upaya lembaga publik membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Dalam peringatan HUT ke-16 BNPP, turut dilakukan penyerahan Satyalancana Karya Satya kepada ASN dengan masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun, serta santunan dan paket sembako bagi anak yatim piatu.
BNPP sendiri resmi terbentuk pada 17 September 2010 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembentukan BNPP bertujuan mendukung pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu.(DRI)
