FACEINDONESIA.CO.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Aturan ini merupakan penyempurnaan kebijakan perpajakan yang dirancang lebih sederhana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang, memperkuat ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani administrasi perpajakan yang rumit.
“Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi UMKM melalui berbagai kebijakan perpajakan. PP Nomor 20 Tahun 2026 hadir sebagai penyempurnaan agar insentif yang diberikan semakin adil dan tepat sasaran,” ujar Bimo dalam keterangannya, Senin (8/6).
Menurutnya, terdapat lima poin penting dalam implementasi PP 20/2026. Pertama, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen tetap berlaku dengan batas omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun juga tetap memperoleh fasilitas bebas PPh.
Kedua, pemerintah memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PT Perorangan yang memenuhi syarat untuk menggunakan tarif final 0,5 persen tanpa batas waktu.
Sementara koperasi dapat memanfaatkan fasilitas tersebut selama empat tahun sejak terdaftar.
Ketiga, aturan baru ini dirancang agar insentif pajak lebih tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas, seperti praktik pemecahan usaha atau pembentukan entitas baru untuk menghindari tarif pajak normal.
Keempat, bagi badan usaha yang beralih dari skema PPh Final ke mekanisme perpajakan umum, penghitungan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya operasional yang diperkenankan. Dengan demikian, peralihan sistem tidak otomatis meningkatkan beban pajak.
Kelima, PP 20/2026 menjaga keseimbangan antara dukungan bagi UMKM dan terciptanya sistem perpajakan yang sehat, adil, serta berkelanjutan.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, DJP akan melakukan masa transisi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan baik.
Bimo menegaskan, pemerintah ingin hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendampingi pertumbuhan UMKM.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap UMKM semakin kuat, mandiri, berdaya saing, dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional.(HER)
