FACEINDONESIA.CO.ID- Pemerintah mulai mematangkan langkah penanganan dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas skema rekonstruksi dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pengembang.
Pembahasan dilakukan dalam rapat bersama di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Pemerintah saat ini melakukan pendataan secara rinci terhadap rumah yang mengalami kerusakan untuk dikelompokkan berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat.
Tito mengatakan, sebagian besar rekonstruksi rumah nantinya menggunakan skema in situ, yakni membangun kembali rumah di lokasi semula.
“Hampir seluruh penanganan rumah nantinya akan menggunakan skema in situ,” ujar Tito.
Sekitar delapan kabupaten di NTT terdampak gempa. Kerusakan tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga gedung pemerintah, sekolah, jalan, dan jembatan.
Namun, rekonstruksi belum dapat dilakukan segera karena sejumlah wilayah masih mengalami guncangan. Pembangunan kembali akan dimulai setelah kondisi dinilai stabil.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti setelah stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” jelasnya.
Tito menegaskan, pendataan menjadi dasar penting dalam proses penanganan. Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa, camat hingga Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
Klasifikasi kerusakan juga harus mengacu pada petunjuk teknis BNPB. Hal ini penting karena kondisi rumah dapat berubah akibat gempa susulan.
Selain rekonstruksi rumah, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang masih tinggal di pengungsian. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan.
Pemerintah juga mengantisipasi kebutuhan para pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.
Tito menambahkan, akses menuju sejumlah wilayah terdampak mulai terbuka sehingga mobilitas masyarakat, barang, dan bantuan dapat berlangsung lebih cepat.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pengurus DPP Realestat Indonesia (REI), serta sejumlah perwakilan perusahaan pengembang properti.(ZID)
