FACEINDONESIA.CO.ID- Meikarta menghadirkan pilihan hunian terjangkau melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah sekaligus mendukung upaya pemerintah mengurangi backlog perumahan.
Melalui kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bank penyalur, masyarakat yang memenuhi persyaratan FLPP dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dengan bunga tetap 6 persen hingga lunas, tenor hingga 30 tahun, serta uang muka mulai 1 persen.
Untuk unit yang ditawarkan dalam skema tersebut, cicilan disebut mulai sekitar Rp1,7 juta per bulan. Besaran angsuran tetap bergantung pada harga unit, uang muka, tenor, serta hasil analisis dan persetujuan bank.
Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang Meikarta, Indra Azwar mengatakan, penyediaan hunian terjangkau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang.
“Penyediaan hunian terjangkau tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai dengan ketentuan program,” ujar Indra dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, Meikarta ingin mengambil bagian dalam ekosistem tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Buka Akses Rumah Pertama
Indra menyebut salah satu tantangan kepemilikan rumah bukan hanya harga hunian, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh pembiayaan dalam jangka panjang.
Karena itu, skema FLPP dinilai memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur. Bunga tetap, uang muka ringan, dan tenor panjang menjadi sejumlah faktor yang dapat membantu calon pembeli.
Di wilayah Jabodetabek, batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disebut dalam rilis mencapai Rp12 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp14 juta bagi yang sudah menikah, sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerima FLPP juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain Warga Negara Indonesia, belum memiliki rumah, serta belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah.
Pengajuan pembiayaan tetap melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan oleh bank penyalur.
Hunian Dekat Kawasan Ekonomi
Selain pembiayaan, lokasi hunian menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan industri dan pusat ekonomi Cikarang serta sekitarnya.
Meikarta berada di kawasan Cikarang yang terhubung dengan salah satu koridor industri dan ekonomi utama di Jawa Barat. Lokasi yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dinilai dapat membantu menghemat waktu perjalanan serta biaya transportasi sehari-hari.
Indra menegaskan, keterjangkauan rumah tidak hanya ditentukan oleh harga dan cicilan. Biaya serta waktu perjalanan juga perlu diperhitungkan masyarakat sebelum memilih hunian.
Dukung Program 3 Juta Rumah
Meikarta menilai penanganan backlog perumahan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah unit rumah. Hunian yang tersedia juga harus dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
Skema pembiayaan seperti FLPP dinilai penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan hunian.
Indra mengatakan, program perumahan pemerintah perlu dilihat sebagai ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah menyediakan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan menyalurkan kredit, sedangkan pengembang menyediakan hunian sesuai ketentuan.
Melalui skema KPR FLPP, Meikarta menyatakan ingin berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah.
Menurut Indra, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses, memiliki, dan menempati hunian tersebut secara berkelanjutan.(RDI)
