FACEINDONESIA.CO.ID- PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perusahaan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi JIEP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Komitmen tersebut sejalan dengan capaian JIEP yang meraih predikat Informatif dan dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Kategori BUMD DKI Jakarta pada 2025 dengan skor 97,6.
Capaian itu merupakan hasil peningkatan berkelanjutan. JIEP sebelumnya mencatat skor 78,4 pada 2022, meningkat menjadi 90,98 pada 2023, 91 pada 2024, hingga mencapai 97,6 pada 2025.
Direktur Utama JIEP Dharma Satriadi mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
“JIEP terus berkomitmen memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik melalui penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas SDM, pemutakhiran daftar informasi publik, penguatan sistem dokumentasi, serta optimalisasi teknologi informasi,” ujar Dharma, Senin (10/8/2026).
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menilai peningkatan nilai E-Monev JIEP menunjukkan semakin kuatnya budaya transparansi di lingkungan perusahaan.
Menurut Harry, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.
Ke depan, JIEP akan terus memperkuat fungsi PPID melalui pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), optimalisasi kanal komunikasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sebagai BUMD strategis milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bagian dari Holding BUMN Danareksa, JIEP menilai keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta mendorong tata kelola perusahaan yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.(ZID)
