FACEINDONESIA.CO.ID- Pembangunan jalan tol yang tepat waktu dinilai penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Infrastruktur konektivitas yang aman dan andal dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan Agus Pambagio mengatakan, konektivitas yang semakin baik juga membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi.
“Dalam konteks target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, pembangunan infrastruktur strategis perlu terus dijaga keberlangsungannya. Jalan tol memang bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi, tetapi konektivitas yang baik menjadi salah satu pendukung penting bagi peningkatan efisiensi dan aktivitas ekonomi,” kata Agus, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, keterlambatan pembangunan jalan tol tidak hanya berdampak pada tertundanya pembangunan fisik, tetapi juga berpotensi menunda manfaat ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Agus mengutip pemaparan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kepada Komisi V DPR RI pada Juli 2026. Dari 39 sampel Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sekitar 54 persen masih mencatat profitabilitas operasi negatif, 37 persen belum menghasilkan keuntungan operasi, dan sekitar 9 persen telah memiliki arus kas positif.
“Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investasi jalan tol masih membutuhkan waktu panjang untuk mencapai tingkat pengembalian yang memadai. Karena itu, kepastian kebijakan dan ekosistem investasi yang sehat menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal negara, Agus menilai keterlibatan sektor swasta tetap dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memiliki kesamaan pandangan agar pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol dapat berlangsung berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat membayar tarif dan kelayakan investasi. Penyesuaian tarif, kata Agus, perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan.
“Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara affordability bagi masyarakat dan bankability bagi investor. Keduanya harus berjalan beriringan agar pelayanan tetap baik dan pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan,” katanya.
Selain tarif, persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), biaya material konstruksi, preservasi jalan, hingga standar pelayanan juga perlu ditangani melalui kebijakan yang terintegrasi.
“Jalan tol itu sebuah ekosistem. Yang dibutuhkan bukan pengurangan standar pelayanan ataupun keberpihakan kepada investor, melainkan konsistensi kebijakan, pembagian risiko yang proporsional, serta kepastian implementasi agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja dalam arah yang sama,” tegas Agus.
Menurutnya, pembangunan jalan tol bukan sekadar membangun ruas jalan, melainkan menciptakan konektivitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan infrastruktur strategis perlu dilakukan tepat waktu dan didukung kebijakan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Dengan demikian, jalan tol dapat berfungsi optimal sebagai salah satu penopang aktivitas ekonomi dan investasi.
“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, memastikan pembangunan infrastruktur strategis berjalan tepat waktu, berkelanjutan, dan didukung ekosistem kebijakan yang sehat merupakan bagian penting untuk menjadikan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Agus.(DRI)
