FACEINDONESIA.CO.ID- Rencana penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) Bank Jakarta terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini masih melakukan kajian internal dan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan target pelaksanaan IPO pada pertengahan 2027.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan koordinasi dengan OJK dan sejumlah lembaga terkait terus dilakukan untuk menentukan waktu yang tepat bagi Bank Jakarta memasuki pasar modal.
Selain berkonsultasi dengan regulator, Pemprov DKI juga tengah mematangkan kajian dan asesmen internal dengan pendampingan Mandiri Sekuritas. Pemerintah daerah turut menyiapkan agenda non-deal roadshow untuk menjajaki minat calon investor besar.
“IPO Bank Jakarta sekarang masih dalam tahap kajian terus asesmen-asesmen internal ya, dan pendampingan untuk Mandiri Sekuritas. Kita sedang menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki investor-investor besar, calon investor besar yang berminat di awal. Sambil kita konsultasi dengan OJK juga, dengan lembaga-lembaga yang lain terkait timing-nya,” ujar Yustinus di Jakarta, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memasang target optimistis agar IPO Bank Jakarta dapat terealisasi pada pertengahan 2027. Namun, jadwal pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan kondisi pasar modal, masukan OJK, serta rekomendasi perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi atau underwriter.
“Harapannya mudah-mudahan bisa di pertengahan 2027 kalau ini ya target optimisnya ya, tapi nanti kita lihat pasar dan kita juga akan minta saran nanti dari OJK dari perusahaan efek kira-kira pasnya di mana,” jelasnya.
Sementara itu, besaran dana yang ditargetkan dari IPO Bank Jakarta masih menunggu hasil asesmen pihak underwriter.
Yustinus menyebutkan, rencana aksi korporasi tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis. Pertama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bank Jakarta melalui penerapan tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan kredibel.
Kedua, tambahan modal dari pasar modal diharapkan dapat memperkuat kapasitas bank dalam memperluas penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Ketiga, IPO menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong kemandirian badan usaha milik daerah (BUMD), sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
Menurut Yustinus, keterlibatan publik melalui kepemilikan saham akan mendorong peningkatan transparansi dan kredibilitas perusahaan.
“Satu, kan seperti arahan Pak Gubernur untuk membangun trust. Kalau ada keterlibatan publik, pasti akan lebih transparan dan lebih kredibel, ya. Yang kedua, tentu saja dengan penambahan modal akan memperluas, memperlebar space Bank Jakarta dalam memberikan dukungan penyaluran kredit maupun pinjaman. Itu yang diharapkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan peran BUMD juga penting agar pembangunan Jakarta tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tengah tantangan fiskal dan penyesuaian anggaran.
“Nah, berikutnya tentu saja dalam konteks Jakarta yang tidak bisa mengandalkan APBD terus dengan pemotongan DBR dan sebagainya, BUMD bisa didorong untuk menjadi aktor utama dalam membiayai pembangunan,” pungkas Yustinus.(SAN)






