FACEINDONESIA.CO.ID- Tekanan fiskal daerah akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan adalah penerbitan obligasi daerah serta pembiayaan melalui kredit sindikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa obligasi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai pengganti anggaran yang berkurang. Instrumen tersebut harus menjadi sumber tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan di daerah.
“Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Agus dalam Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak tersebut, Agus menekankan pentingnya skema pengembalian obligasi yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rutin.
Menurutnya, pengembalian dana obligasi idealnya bersumber dari pendapatan proyek atau revenue bond. Karena itu, proyek yang dibiayai harus produktif dan mampu menghasilkan pendapatan (revenue-generating projects).
Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain pembangunan dan pengelolaan rumah sakit berstandar baik serta infrastruktur transportasi.
Sementara itu, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan investor publik dalam penerbitan obligasi daerah.
Dia menyebutkan, penerbitan instrumen tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemenuhan sejumlah persyaratan. Di antaranya persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, serta dokumen keterbukaan informasi berupa prospektus dan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kredit Sindikasi BPD Jadi Solusi Alternatif
Selain obligasi daerah yang membutuhkan proses penerbitan relatif panjang, Agus menawarkan alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan lebih cepat melalui kredit sindikasi antar-BPD di bawah koordinasi Asbanda.
Dia mengungkapkan, total aset BPD secara nasional saat ini mencapai sekitar Rp1.100 triliun, menempatkannya pada posisi kelima dalam industri perbankan nasional.
Adapun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir mencapai Rp800 triliun, sementara portofolio kredit berada di kisaran Rp660 triliun.
Menurut Agus, kekuatan permodalan dan likuiditas BPD tersebut dapat dikonsolidasikan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis berskala besar.
Dia mencontohkan pembangunan instalasi air minum di kawasan Jatiluhur atau Bekasi, Jawa Barat, serta percepatan pembangunan transportasi Trans Jatim di Jawa Timur.
“Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi,” jelasnya.
Melalui pembiayaan bersama tersebut, keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada masing-masing bank daerah dapat diatasi dengan menggabungkan kapasitas pembiayaan sejumlah BPD.
Agus berharap skema ini dapat memperkuat peran perbankan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis sekaligus mengurangi ketergantungan pada pola pembiayaan konvensional yang selama ini didominasi sektor aparatur sipil negara (ASN).
Dengan demikian, obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD berpotensi menjadi dua instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, menjaga kesinambungan pembangunan, serta membuka peluang investasi publik yang lebih produktif.(SAN)






