FACEINDONESIA.CO.ID- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berhasil memobilisasi dukungan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS atau setara Rp53,75 triliun. Pendanaan ini menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus mendukung penyediaan listrik hijau di Indonesia.
Capaian tersebut diumumkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties (COP) ke-31 yang berlangsung di Antalya, Turki. Selain memperoleh dukungan pembiayaan, PLN juga menandatangani sejumlah kontrak pengembangan proyek energi terbarukan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa agenda perubahan iklim global harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sebatas komitmen dan deklarasi.
“Ambisi iklim harus diikuti langkah konkret dan terukur, serta didukung pembiayaan yang memadai,” ujar Jumhur dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan mobilisasi pembiayaan tersebut menunjukkan kepercayaan mitra internasional terhadap agenda transisi energi Indonesia. Dukungan ini juga memperkuat pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Menurut Suroso, transisi energi membutuhkan investasi besar serta kolaborasi jangka panjang. Dukungan lembaga keuangan internasional menjadi modal penting untuk merealisasikan pembangunan pembangkit energi terbarukan beserta infrastruktur pendukungnya.
Pembiayaan tersebut melibatkan sejumlah lembaga keuangan internasional, yakni World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Agence Française de Développement (AFD), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Export Finance Australia (EFA). Sebagian pendanaan disalurkan melalui platform Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Kami ingin memastikan setiap peluang kolaborasi dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata yang memberikan manfaat bagi Indonesia, serta memperkuat ketahanan dan keandalan energi nasional,” kata Suroso.
Selain mobilisasi pendanaan, PLN mencatat perkembangan proyek melalui penandatanganan enam kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) dan dua Letter of Intent (LoI) untuk pengembangan proyek EBT.
Kesepakatan tersebut meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), termasuk proyek yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Beberapa proyek yang masuk dalam kesepakatan antara lain PLTA Redelong berkapasitas 18 megawatt (MW), PLTA Pakkat-2 sebesar 45 MW, PLTA Besai-2 sebesar 20 MW, serta PLTA Salu Uro sebesar 95 MW.
Suroso menjelaskan, penandatanganan PPA merupakan tahapan penting untuk membawa proyek energi terbarukan dari proses pengadaan menuju realisasi investasi dan pembangunan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa berbagai proyek dalam RUPTL 2025–2034 terus bergerak menuju tahap implementasi.
PLN juga terus mendorong pengadaan energi terbarukan agar menghasilkan kontrak komersial yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak sehingga pembangunan proyek dapat berjalan berkelanjutan.
Di sisi lain, perseroan mengembangkan produk listrik hijau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri. Salah satunya melalui pengembangan Time-Based Renewable Energy Certificate (T-REC) bersama Princeton Digital Group (PDG).
Inisiatif tersebut memungkinkan pencocokan atribut energi terbarukan berdasarkan waktu produksi dan konsumsi listrik. Dengan mekanisme ini, pelanggan, khususnya sektor industri dan pusat data, dapat memperoleh akses terhadap listrik hijau dengan transparansi yang lebih baik.
Untuk menjaga kesinambungan pengembangan energi terbarukan, PLN juga menyiapkan sejumlah proyek berskala besar. Rencana tersebut mencakup PLTS Mentari Nusantara II dengan kapasitas 1,39 gigawatt (GW), Program PLTB Bayu Nusantara sebesar 1,3 GW, serta Program PLTA Hydro Sulawesi berkapasitas 2,2 GW.
Suroso menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi RUPTL 2025–2034 untuk menerjemahkan agenda transisi energi menjadi proyek nyata yang didukung pembiayaan dan kepastian investasi.
“Transisi energi tidak cukup hanya direncanakan. Terpenting adalah bagaimana proyek-proyek tersebut dapat direalisasikan secara konsisten,” tuturnya.
Melalui penguatan pembiayaan, kepastian kontrak, pengembangan produk listrik hijau, serta penyiapan proyek lanjutan, PLN berupaya mempercepat transisi energi nasional. Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan energi, keandalan pasokan listrik, sekaligus memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia.(SAN)






