FACEINDONESIA.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap anomali di sektor pangan. Meski stok beras nasional melimpah, harga beras justru terus naik di berbagai jalur distribusi. Di sisi lain, tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, sepanjang Juni 2026 harga beras meningkat mulai dari tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Kenaikan terjadi di tengah tingginya stok dan penyerapan beras nasional.
Di tingkat penggilingan, harga beras rata-rata naik 0,97 persen dibanding Mei 2026 atau 6,96 persen secara tahunan. Beras premium meningkat 1,01 persen secara bulanan dan 11,66 persen dibanding Juni tahun lalu, sedangkan beras medium naik 0,92 persen secara bulanan dan 5,10 persen secara tahunan.
Kenaikan juga terjadi di tingkat grosir sebesar 0,82 persen dan di tingkat eceran sebesar 0,45 persen. Beras pun kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Juni 2026.
Namun, kenaikan harga tersebut belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. BPS mencatat NTP Juni 2026 turun tipis 0,06 persen menjadi 127,65 dibanding bulan sebelumnya.
Ateng menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya 0,49 persen, lebih rendah dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik 0,55 persen. Kondisi ini menunjukkan biaya yang ditanggung petani meningkat lebih cepat dibanding pendapatan yang diterima.
Menurutnya, pendapatan petani masih ditopang oleh kenaikan harga karet, gabah, bawang merah, dan jagung. Sementara itu, pengeluaran petani ikut meningkat akibat naiknya harga beras, bawang putih, dan bensin.
Untuk menjaga stabilitas harga, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar rakyat. Hingga 29 Juni 2026, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 393,4 ribu ton dari target nasional 828 ribu ton tahun ini.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan pemerintah terus memperkuat kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan.
Upaya tersebut antara lain peningkatan kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton, penyederhanaan distribusi pupuk, penurunan harga pupuk bersubsidi, percepatan mekanisasi pertanian, serta kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.
Pemerintah berharap berbagai kebijakan dari sektor hulu hingga hilir tersebut dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesejahteraan petani di tengah dinamika harga pangan.(DEN)
